Dinamika hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Venezuela yang kembali memanas baru-baru ini menyita perhatian dunia. Meski operasi militer kilat yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro menjadi sorotan utama, Azza Bimantara, M.A., Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), mengingatkan bahwa konflik ini memiliki akar yang jauh lebih dalam dan kompleks. Menurut Azza, ketegangan kedua negara ini melibatkan beragam lapisan, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, hingga kepentingan geopolitik global yang tidak dapat dipahami secara sederhana.
Baca juga: Mengurai Peta Serangan Amerika Serikat di Venezuela hingga Libatkan Intelijen Geospasial
Akar Konflik Sejak Era Hugo Chávez
Azza menjelaskan bahwa keretakan hubungan ini sebenarnya dapat ditelusuri sejak 1998, saat Hugo Chávez terpilih sebagai Presiden Venezuela. Kebijakan ekonomi sosialis Chávez, terutama nasionalisasi sektor minyak yang sebelumnya dikuasai perusahaan asing, menjadi titik balik utama. “Kebijakan ini secara ideologis bertolak belakang dengan model ekonomi Amerika Serikat yang neoliberal dan sangat mengedepankan kepentingan perusahaan multinasional,” jelas Azza, dikutip dari laman resmi UMM.
Nasionalisasi minyak tersebut digunakan Chávez untuk membiayai kebijakan populis, seperti pengentasan kemiskinan dan akses layanan kesehatan. Namun, langkah ini justru membuat Venezuela dipandang sebagai ancaman ideologis oleh Gedung Putih. “Sejak saat itu, Venezuela mulai diantagonisasi melalui berbagai tekanan, mulai dari pemboikotan hingga pembatasan akses ekonomi internasional,” ujarnya.
Perebutan Cadangan Energi Strategis
Dalam kacamata Azza, aspek energi adalah jantung dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Venezuela. Sebagai negara dengan cadangan energi strategis yang masif, kontrol terhadap minyak Venezuela menjadi kepentingan nasional bagi AS demi menjaga stabilitas ekonominya.
Azza menekankan bahwa keamanan energi merupakan fondasi utama stabilitas ekonomi AS. “Amerika Serikat belajar dari krisis minyak 1970-an bahwa ketergantungan energi harus dikendalikan. Karena itu, akses terhadap minyak Venezuela menjadi kepentingan strategis,” tuturnya.
Kepentingan ini makin mendesak ketika Venezuela mulai menjalin hubungan erat dengan kekuatan besar, seperti Tiongkok dan Rusia. Azza menilai kedekatan tersebut dipersepsikan AS sebagai ancaman geopolitik yang nyata di halaman belakang mereka sendiri. “Kedekatannya dengan Tiongkok dan Rusia jelas dipandang mengganggu kepentingan Amerika Serikat,” katanya.
Perubahan Rezim dan Nasib Investasi Indonesia
Tekanan politik AS terus berlanjut hingga era kepemimpinan Nicolás Maduro yang dinilai lebih otoriter. Azza menyoroti bagaimana dukungan Barat terhadap tokoh oposisi, seperti Maria Corina Machado, menunjukkan adanya niat yang kuat untuk melakukan perubahan kepemimpinan di Caracas.
“Dukungan terbuka Amerika Serikat terhadap oposisi menunjukkan adanya upaya perubahan rezim yang semakin nyata,” ungkap Azza.
Meski terjadi penangkapan Maduro oleh pasukan khusus AS dalam operasi militer yang melibatkan 150 pesawat pada awal Januari, Azza menilai dampaknya bagi Indonesia belum terlihat signifikan dalam jangka pendek. Ia mencatat bahwa operasional migas Indonesia di sana masih dalam koridor yang aman.
“Hingga saat ini belum ada perubahan besar dalam tata kelola sektor energi Venezuela. Pertamina juga memastikan bahwa operasi migas di Venezuela masih berjalan normal,” terangnya.
Untuk menutup ulasannya, Azza menekankan pentingnya konflik ini sebagai bahan pembelajaran bagi para mahasiswa dan pengamat Hubungan Internasional. Baginya, kasus ini adalah contoh sempurna bagaimana ekonomi dan politik saling berkelindan.
“Kasus Amerika Serikat dan Venezuela menunjukkan bahwa konflik geopolitik tidak pernah lepas dari kepentingan ekonomi dan energi. Ini menjadi peluang besar bagi mahasiswa HI untuk mengkaji isu global secara lebih komprehensif,” jelas Azza.
