Vietnam tengah mempercepat proyek reklamasi di South Reef, salah satu terumbu karang strategis di Kepulauan Spratly, Laut China Selatan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya negara tersebut memperkuat kehadirannya di kawasan yang selama ini menjadi titik sengketa berbagai negara di Asia Tenggara dan Timur. Dalam dua tahun terakhir, daratan buatan di terumbu yang sebelumnya hanya muncul saat air surut itu telah berkembang pesat hingga mencapai luas sekitar 60 hektar.

Reklamasi besar-besaran ini menandai keseriusan Vietnam dalam memperluas kontrolnya atas wilayah laut yang bernilai strategis, baik dari sisi geopolitik maupun ekonomi. Upaya Vietnam untuk memperkuat posisi fisiknya di kawasan ini dipandang sebagai langkah proaktif menyeimbangkan dominasi negara lain, terutama Tiongkok, yang lebih dulu membangun pulau-pulau buatan di wilayah tersebut. Laut China Selatan sendiri merupakan jalur perdagangan vital dunia, dilalui hampir sepertiga perdagangan global setiap tahun.

South Reef yang oleh Vietnam disebut Da Nam terletak di bagian utara Kepulauan Spratly. Lokasinya sangat strategis, berada kurang dari 5 kilometer dari pulau Southwest Cay (yang dikuasai Vietnam) dan sekitar 8 kilometer dari Northeast Cay (yang dikuasai Filipina).

Sebelum reklamasi dimulai, South Reef hanya memiliki dua bangunan kecil berbentuk menara pengawas yang berfungsi sebagai pos militer. Namun kini, citra satelit menunjukkan aktivitas pembangunan intensif dengan sejumlah alat berat, pengurukan pasir putih, dan konstruksi berbagai fasilitas baru.

Berbagai bangunan baru tampak didirikan di atas daratan buatan tersebut. Beberapa di antaranya diperkirakan sebagai barak militer, gudang logistik, serta fasilitas umum, seperti ruang makan, tempat olahraga, dan area untuk menanam sayuran atau memelihara ayam guna mendukung kemandirian pasokan pangan bagi personel yang bertugas di lokasi.

Laporan Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) yang berbasis di Amerika Serikat menyebutkan bahwa hingga Maret 2025, Vietnam telah menciptakan sekitar 70 persen dari total lahan buatan yang dibangun Tiongkok di kawasan Spratly. Bahkan, AMTI memperkirakan skala reklamasi Vietnam berpotensi menyaingi atau melampaui proyek-proyek reklamasi besar Tiongkok pada tahun 2026.

Langkah Vietnam ini tak lepas dari konteks regional yang rumit. Negara-negara, seperti Filipina, Malaysia, Brunei, dan Tiongkok juga memiliki klaim atas sebagian wilayah Laut China Selatan. Namun, berbeda dengan Tiongkok yang secara agresif membangun pangkalan militer di pulau-pulau buatan, seperti Mischief Reef, Subi Reef, dan Fiery Cross Reef, Vietnam cenderung mengambil pendekatan lebih senyap, tetapi konsisten, yakni memperluas wilayah secara bertahap sambil menjaga hubungan diplomatik dengan tetangga.

Dari sisi hubungan bilateral, Filipina sejauh ini tidak menunjukkan kekhawatiran besar terhadap reklamasi Vietnam. Analis keamanan Filipina, Justin Baquisal, menyebut bahwa Manila tidak memandang langkah Hanoi sebagai ancaman, melainkan sebagai “tanda bahwa negara-negara di kawasan ini tengah berlomba memperkuat posisinya agar tidak tertinggal.” Meski demikian, ada kekhawatiran hal ini dapat memicu efek domino di antara negara-negara pengklaim lainnya.

Untuk meredam potensi gesekan, Vietnam dan Filipina telah menandatangani perjanjian kerja sama penjaga pantai dan mekanisme komunikasi langsung (hotline) pada tahun 2024 guna mencegah salah paham di perairan sengketa. Kerja sama semacam ini menunjukkan bahwa kedua negara berupaya mempertahankan stabilitas regional meski sama-sama melakukan pembangunan di wilayah yang berdekatan.

Sementara itu, Tiongkok, yang juga mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan melalui peta “sembilan garis putus-putus”, tampak berhati-hati dalam merespons langkah Vietnam. Beijing memilih tidak melancarkan protes terbuka, diduga karena ingin menjaga hubungan baik dengan Hanoi dan mencegah Vietnam makin mendekat ke Amerika Serikat. Di sisi lain, Tiongkok memperkuat patroli maritimnya di sekitar zona ekonomi eksklusif Vietnam sebagai bentuk pengawasan tidak langsung.

Bagi Vietnam, pembangunan di South Reef bukan semata simbol kedaulatan, melainkan juga bagian dari strategi memperkuat kemampuan pertahanan laut. Menurut beberapa peneliti, proyek ini dirancang agar terumbu tersebut dapat berfungsi sebagai titik logistik bagi kapal patroli dan penjaga pantai, sekaligus mendukung kegiatan eksplorasi energi di kawasan yang kerap berada di bawah tekanan Tiongkok.

Secara geopolitik, langkah Vietnam mempercepat reklamasi di South Reef mempertegas arah kebijakan luar negerinya: memperkuat posisi nasional tanpa memicu konfrontasi terbuka. Reklamasi ini memperkuat klaim fisik dan eksistensi Vietnam di perairan yang diperebutkan, sekaligus memperlihatkan kemampuan negara tersebut memanfaatkan teknologi dan sumber daya untuk tujuan strategis.

Namun, di balik ambisi geopolitik itu, tantangan tetap besar. Reklamasi skala besar di kawasan ekosistem laut tropis membawa risiko lingkungan serius, terutama kerusakan terumbu karang dan gangguan terhadap keanekaragaman hayati laut. Selain itu, tekanan diplomatik dari negara-negara tetangga dan risiko salah tafsir militer tetap menghantui setiap langkah pembangunan di wilayah sensitif, seperti Laut China Selatan.