Masih segar dalam ingatan publik ketika Presiden Prabowo Subianto pada 8 April 2026 melalui Rapat Kerja Pemerintah bersama Kabinet Merah Putih menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang sangat strategis dalam peta global. Pernyataan itu bukan sekadar retorika, melainkan juga refleksi atas realitas geografis bahwa sebagian besar arus energi dan perdagangan Asia Timur bergantung pada jalur laut yang melintasi wilayah Nusantara, terutama Selat Malaka. Di titik inilah, keunggulan geografis Indonesia tidak lagi hanya dipahami sebagai fakta alamiah, tetapi juga sebagai aset strategis yang berpotensi dikapitalisasi dalam kerangka ekonomi dan geopolitik yang lebih luas.
Gagasan tersebut kemudian berkembang ke ranah yang lebih konkret ketika Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengusulkan wacana penerapan tarif bagi kapal yang melintas di Selat Malaka. Ia mempertanyakan kondisi selama ini, di mana kapal-kapal internasional dapat melintas tanpa kontribusi langsung terhadap negara yang wilayahnya menjadi jalur strategis tersebut.
Dengan pendekatan ekonomi yang lebih pragmatis, ia melihat peluang besar bagi peningkatan penerimaan negara jika mekanisme tarif dapat diberlakukan secara tepat. Dalam kerangka ini, Selat Malaka tidak lagi sekadar koridor perdagangan global, tetapi juga ruang ekonomi yang memiliki nilai tawar bagi negara-negara pesisirnya.
Secara matematis, potensi tersebut memang tampak menggiurkan. Dengan volume lalu lintas yang mencapai lebih dari 90.000 kapal per tahun, asumsi tarif rata-rata sebesar 100.000 dolar AS per kapal dapat menghasilkan pendapatan hingga sekitar Rp145 triliun per tahun. Angka ini tidak hanya signifikan dalam konteks fiskal, tetapi juga membuka diskursus baru tentang bagaimana Indonesia memonetisasi keunggulan geospasialnya secara lebih optimal.
Namun, gagasan ini langsung mendapatkan penolakan dari Malaysia dan Singapura. Melalui Menteri Luar Negeri, Mohamad Hasan, Malaysia menegaskan bahwa pengelolaan Selat Malaka harus melibatkan kerja sama antara Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Thailand, serta tidak bisa diputuskan secara sepihak, sebagaimana dilansir dari The Straits Times via Radar Bali.
Sementara itu, Singapura menyoroti potensi gangguan terhadap arus perdagangan global jika tarif diberlakukan, serta mengingatkan bahwa prinsip kebebasan navigasi telah dijamin dalam UNCLOS. Dalam wawancara di Converge Live CNBC, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan berkata, “Kami tidak menerapkan pungutan tol. Hak akses transit dijamin untuk semua orang berdasarkan UNCLOS. Kami tidak akan berpartisipasi dalam upaya apa pun untuk mengenakan biaya tol di lingkungan kami.”
Tentunya wacana penerapan tarif kapal di Selat Malaka perlu dicermati secara bijak dan komprehensif, dengan mempertimbangkan tidak hanya potensi keuntungan ekonomi, tetapi juga implikasi hukum internasional dan stabilitas kawasan. Setiap langkah kebijakan harus ditempuh melalui dialog dan kerja sama antarnegara agar tidak memicu ketegangan baru yang justru berpotensi mengganggu harmoni regional serta kelancaran arus perdagangan global.
