Perubahan konstelasi keamanan global menunjukkan bahwa dominasi udara kini menjadi faktor kunci dalam menentukan hasil konflik modern. Saat ini, serangan tidak lagi bertumpu pada pergerakan pasukan darat, melainkan pada kemampuan menghancurkan pusat kendali dan objek vital dalam waktu singkat melalui teknologi presisi tinggi.
Dalam menyikapi hal tersebut, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan peringatan tegas saat memberikan kuliah umum di Gedung Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia bahwa ruang udara Indonesia belum sepenuhnya aman dari potensi serangan militer. Ia menekankan bahwa orientasi pertahanan yang selama ini lebih menempatkan angkatan darat sebagai tulang punggung harus ditinjau ulang seiring perubahan karakter peperangan. “Dulu kan seolah-olah untuk Indonesia diutamakan angkatan darat atau army. Sekarang, air power ini sangat penting," pesan SBY, dikutip dari KOMPAS.com.
Secara geospasial, Indonesia memiliki wilayah udara yang sangat luas, membentang di atas ribuan pulau yang berada di persilangan dua samudra dan dua benua. Posisi strategis tersebut menjadikan ruang udara nasional bukan hanya jalur lalu lintas penerbangan sipil internasional, tetapi juga koridor yang bernilai tinggi dalam kalkulasi militer kawasan.
Tantangan muncul ketika sistem pertahanan udara belum sepenuhnya terintegrasi dalam jaringan radar berlapis, sistem peringatan dini, dan perlindungan rudal jarak jauh yang mampu menjangkau seluruh wilayah secara merata. Kerentanan ini makin terlihat jika dikaitkan dengan konsentrasi objek vital strategis yang terpusat di Pulau Jawa, mulai dari pusat pemerintahan di Jakarta hingga industri pertahanan di Bandung dan Surabaya. “Sekarang begitu ada air strike menghancurkan Jakarta, Pindad di Bandung, PAL di Surabaya, kota-kota yang lain apa yang kita lakukan? Hayo?" tanya SBY.
Pernyataan tersebut menggambarkan risiko spasial ketika infrastruktur penting berada dalam satu klaster geografis tanpa sistem redundansi wilayah yang kuat. Dalam doktrin lama pertahanan dan keamanan rakyat semesta, strategi berfokus pada menghadang musuh di perbatasan, mempertahankan pantai, dan melakukan perang gerilya apabila wilayah daratan ditembus.
Namun, perkembangan teknologi militer memungkinkan serangan langsung dari jarak jauh tanpa perlu menguasai garis depan. “Jadi, ini modern warfare, modern technology, modern doctrine, semuanya harus siap. Dan kalau hybrid intinya, tidak memilih. Semuanya harus siap dilakukan. Intinya begitu," pungkasnya. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya, peningkatan keterampilan, serta penyusunan kebijakan adaptif menjadi kebutuhan mendesak agar ruang udara Indonesia tidak sekadar menjadi batas administratif, melainkan ruang strategis yang terlindungi secara menyeluruh dalam menghadapi ancaman perang modern dan hybrid.
