Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan bahwa program kerja tahun 2026 akan difokuskan pada penguatan mitigasi bencana sebagai respons atas meningkatnya risiko bencana alam di berbagai wilayah Indonesia. Arah kebijakan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI, yang menjadi forum penting untuk menyelaraskan rencana kerja BMKG dengan prioritas pembangunan nasional. Kebijakan ini menempatkan data lokasi, wilayah rawan, serta karakteristik lingkungan sebagai dasar utama dalam penyusunan sistem peringatan dini dan pengambilan keputusan kebencanaan.
Pada tahun anggaran 2026, BMKG merancang berbagai program yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, terutama dalam penguatan peringatan dini cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi. Melalui pemanfaatan data spasial dan pemodelan wilayah, informasi cuaca dan iklim tidak lagi bersifat umum, tetapi disesuaikan dengan kondisi lokal hingga tingkat desa. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat dan pemerintah daerah memahami potensi risiko di wilayahnya masing-masing sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.
BMKG juga menekankan pentingnya layanan informasi iklim untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Analisis terhadap pola hujan, musim tanam, dan ketersediaan air menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi kepada sektor pertanian. Selain itu, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca direncanakan untuk membantu mengurangi risiko kekeringan, banjir, dan memastikan ketersediaan air di wilayah-wilayah strategis. Upaya ini menunjukkan bahwa informasi cuaca dan iklim memiliki peran langsung dalam menjaga keberlanjutan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: BMKG Pastikan Operasi Modifikasi Cuaca Bukan Pemicu Cuaca Ekstrem
Dalam rapat tersebut, BMKG juga menyampaikan bahwa masih terdapat kebutuhan anggaran yang belum sepenuhnya terpenuhi, khususnya untuk modernisasi sistem pemantauan gempa bumi, tsunami, dan radar cuaca. Keterbatasan infrastruktur pemantauan dapat memengaruhi ketelitian pemetaan risiko bencana. Oleh karena itu, BMKG berharap adanya dukungan dari Komisi V DPR RI agar penguatan sistem observasi dan layanan informasi berbasis risiko dapat berjalan optimal demi keselamatan masyarakat.
Selain membahas rencana 2026, BMKG turut menyampaikan evaluasi pelaksanaan APBN 2025. Meskipun terjadi penyesuaian anggaran akibat kebijakan efisiensi pemerintah, BMKG memastikan seluruh tugas pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. Realisasi anggaran dan fisik program tercatat sangat tinggi, mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta peningkatan akurasi informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi. Sepanjang tahun berjalan, BMKG juga aktif meningkatkan literasi kebencanaan melalui Sekolah Lapang, BMKG Goes to School, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia sehingga masyarakat makin siap menghadapi risiko bencana di wilayahnya masing-masing.
