Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau 2026 lebih awal dibandingkan pola musim biasanya. Kondisi ini berkaitan dengan perubahan dinamika iklim global, khususnya di kawasan Samudra Pasifik. Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menyampaikan bahwa fenomena La Nina Lemah yang sebelumnya memengaruhi curah hujan di Indonesia telah berakhir pada Februari 2026 dan kini bergeser menuju fase netral.
Dilansir dari akun resmi BMKG, berdasarkan pemetaan zona musim (ZOM), sekitar 114 zona musim atau 16,3 persen wilayah Indonesia diperkirakan mulai memasuki musim kemarau pada April 2026. Wilayah tersebut meliputi pesisir utara Jawa bagian barat, sebagian besar Jawa Tengah hingga Jawa Timur, NTB, NTT, serta sebagian kecil Kalimantan dan Sulawesi. Sementara itu, puncak musim kemarau 2026 diperkirakan terjadi pada Agustus dan mencakup sekitar 61,4 persen wilayah Indonesia.
BMKG juga memperkirakan karakter musim kemarau tahun 2026 cenderung lebih kering dibandingkan rata-rata normal. Sekitar 64,5 persen wilayah Indonesia diprediksi mengalami kemarau dengan kondisi curah hujan di bawah normal, sementara sekitar 35,1 persen wilayah berada dalam kondisi normal. Hanya sebagian kecil wilayah di Gorontalo dan Sulawesi Tenggara yang diperkirakan mengalami kemarau yang lebih basah. Selain itu, BMKG menilai durasi musim kemarau di sekitar 57,2 persen wilayah Indonesia berpotensi berlangsung lebih panjang dari biasanya. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko kekeringan, terutama di daerah yang bergantung pada sumber air permukaan dan curah hujan musiman.
Untuk menghadapi potensi musim kemarau yang lebih awal dan lebih kering, BMKG mendorong berbagai pihak untuk melakukan langkah antisipasi sejak dini. Di sektor pertanian, petani disarankan menyesuaikan jadwal tanam serta memilih varietas tanaman yang lebih tahan kekeringan dan membutuhkan air lebih sedikit. Selain itu, penguatan pengelolaan sumber daya air menjadi langkah penting, seperti revitalisasi waduk, perbaikan jaringan irigasi, serta pengelolaan distribusi air agar tetap tersedia bagi kebutuhan masyarakat. Upaya ini juga penting untuk mendukung operasional pembangkit listrik tenaga air yang bergantung pada ketersediaan air.
BMKG menegaskan bahwa prakiraan musim kemarau 2026 merupakan bagian dari sistem peringatan dini yang perlu ditindaklanjuti dengan langkah nyata. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai sektor pembangunan diharapkan dapat memanfaatkan informasi ini untuk menyusun strategi mitigasi sejak awal.
Dengan memanfaatkan data iklim dan analisis geospasial, risiko kekeringan, penurunan kualitas udara, hingga potensi kebakaran hutan dan lahan dapat diantisipasi lebih baik. Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi dampak musim kemarau terhadap kehidupan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan di Indonesia.
