Pertumbuhan kota seharusnya menjadi wujud kemajuan. Akan tetapi, di Jakarta, pertumbuhan justru berubah menjadi peringatan keras. Kota ini kembali menyita perhatian dunia setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis data terbaru pada 18 November 2025 yang menempatkan Jakarta sebagai kota terpadat di planet ini, dengan jumlah penduduk mendekati 42 juta jiwa.

Dilansir dari rri.co.id, PBB menegaskan bahwa dunia kini memasuki era urbanisasi yang tak terbendung. “Kota-kota kini menjadi tempat tinggal bagi 45 persen dari 8,2 miliar populasi global...” tulis lembaga itu dalam rilis 27 November 2025. Jumlah penduduk perkotaan saat ini bahkan lebih dari dua kali lipat dibanding tahun 1950, ketika hanya 20 persen penduduk dunia yang tinggal di kota.

Dalam daftar terbaru tersebut, Jakarta menempati posisi teratas, disusul Dhaka dengan hampir 40 juta penduduk dan Tokyo dengan 33 juta jiwa. Berdasarkan data BPS, Indonesia sendiri kini dihuni 284,4 juta penduduk, menempatkannya sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia.

Sementara itu, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, memberikan penjelasan bahwa angka 42 juta penduduk Jakarta dihitung berdasarkan Degree of Urbanization. Ia menekankan bahwa angka tersebut berasal dari proyeksi PBB terkait pergerakan urbanisasi di kawasan megapolitan, dan bukan merujuk pada data kependudukan resmi.

"Jad,i 42 juta itu adalah prediksi pergerakan urbanisasi di kota megapolitan," jelasnya, dikutip dari detikNews.

Posisi Jakarta sebagai pusat ekonomi sekaligus pemerintahan membuat tekanan demografisnya jauh lebih berat dibanding kota-kota lain. Keterbatasan lahan, meningkatnya kepadatan permukiman, dan tingginya mobilitas harian membuat kota ini berada pada titik jenuh. Infrastruktur dasar, seperti air bersih, transportasi, hingga kualitas udara, makin kesulitan mengejar kebutuhan penduduknya. Alih-alih menjadi pencapaian, gelar kota terpadat dunia justru menunjukkan bahwa ruang di Jakarta tidak lagi cukup untuk menopang ritme hidup warganya.

Hunian Makin Tak Terjangkau, Warga Terus Tergeser ke Pinggiran

Di tengah tekanan ruang, krisis hunian menjadi salah satu masalah paling nyata. Hunian di pusat kota kian melambung, jauh meninggalkan kemampuan beli masyarakat. Analisis dari akun X (Twitter) @stravenues menunjukkan kesenjangan yang menganga: rumah tipe 36 yang pada 2011 berharga Rp317 juta melesat menjadi Rp564,5 juta pada 2021. Sementara itu, daya beli pekerja hanya naik dari Rp46 juta menjadi Rp159 juta.

Hasilnya adalah disparitas hingga Rp405 juta. Angka itu menjadi jurang yang membuat hunian layak di pusat kota menjadi mimpi yang kian menjauh. Mayoritas warga akhirnya pindah ke pinggiran, dari Depok hingga Bekasi, dari Tangerang hingga Bogor, dan mengandalkan perjalanan komuter yang panjang setiap hari.

Baca juga: Fenomena Urban Sprawl Jadi Bukti Kegagalan Perencanaan Tata Kota di Indonesia

Mobilitas Jabodetabek: Puluhan Juta Pergerakan, Transportasi Umum Kurang Berdaya

Realitas komuter massal ini tercermin dalam studi Revisi Rencana Induk Transportasi Jakarta (RITJ). Jabodetabek mencatat 75 juta pergerakan harian, di mana 27 juta di antaranya adalah perjalanan masuk dari kota-kota penyangga.

Ironisnya, kurang dari 20 persen pergerakan tersebut menggunakan transportasi umum. Artinya, sebagian besar warga masih bergantung pada kendaraan pribadi, memperburuk kemacetan dan polusi, dan menambah panjang rantai masalah yang tidak kunjung putus.

Apa yang terjadi di Jakarta bukan sekadar statistik demografi. Ia adalah wujud dari tata ruang yang kewalahan menghadapi laju urbanisasi. Ketika hunian tak terjangkau, transportasi umum tak memadai, dan pusat kota tak mampu lagi menampung penduduk yang bergantung padanya, maka kota bergerak menuju krisis struktural. Tanpa intervensi serius, Jakarta berisiko menghadapi masa depan yang makin padat, tidak nyaman, dan tidak berkelanjutan.