Pascabencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, pemerintah pusat mulai menyiapkan langkah pemulihan berbasis tata ruang. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan evaluasi menyeluruh akan dilakukan setelah masa tanggap darurat berakhir. Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan pemanfaatan ruang sejalan dengan karakter lingkungan dan mampu meminimalkan risiko bencana serupa di masa depan.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa evaluasi tata ruang menjadi agenda prioritas negara. "Setelah ini. Kalau tanggap darurat selesai, kami pasti akan melakukan evaluasi tata ruang," katanya usai mengisi program Indonesia Punya Kamu di Universitas Diponegoro, Semarang pada 2 Desember 2025.
Dilansir dari ANTARA, Nusron menjelaskan bahwa pemerintah memiliki pengalaman serupa dalam menangani banjir di Jakarta beberapa tahun lalu. Saat itu, konsolidasi lintas daerah dilakukan untuk meninjau ulang rencana tata ruang. "Sama halnya dengan dulu ketika banjir di Jakarta, kami selalu masih cepat konsolidasi dengan Jawa Barat, dengan Banten dan dengan DKI untuk review RTRW-nya semua," ujarnya.
Evaluasi kali ini akan berlaku untuk seluruh kabupaten/kota maupun provinsi di wilayah terdampak. Pemerintah akan meninjau kembali apakah fungsi ruang, pola ruang, hingga rencana detail tata ruang (RDTR) sudah sejalan dengan kondisi lapangan. "Baik itu RTRW kabupaten/kota maupun RTRW provinsi, termasuk juga review RDTR, rencana detail tata ruangnya. Mana yang tidak sesuai? Yang tidak sesuai dengan pola ruangnya kita ubah supaya sesuai dengan pola ruang," katanya.
Menurut Nusron, seluruh pemangku kepentingan akan dilibatkan. Tidak hanya pemerintah daerah dan provinsi, tetapi juga Kementerian Dalam Negeri serta sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan tata ruang. Ia mengakui bahwa perencanaan terkadang berjalan baik di atas kertas, namun tidak tepat dalam implementasi. "Atau ada yang enggak disiplin, atau ada pelanggaran atau tidak. Jadi, secara perencanaan benar apa enggak," tuturnya, dikutip dari Kompas.com.
Ketika ditanya mengenai beredarnya video kayu gelondongan yang hanyut dan dikaitkan dengan aktivitas penebangan liar, Nusron memilih berhati-hati. "Saya enggak mau komentar dulu. Karena kalau saya pemerintah itu enggak mau menduga-duga. Yang penting faktualnya dulu, dan saya pelajari dulu," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa model evaluasi tata ruang yang akan diterapkan di Sumatera merujuk pada pengalaman sebelumnya, termasuk peninjauan berbasis bukti yang dilakukan pemerintah saat banjir Jakarta. Proses tersebut menghasilkan rekomendasi perubahan pada sejumlah kawasan yang dianggap tidak adaptif terhadap kondisi lingkungan. Pendekatan kolaboratif lintas sektor kembali dipandang sebagai kunci.
Rencana evaluasi yang digagas ATR/BPN akan mencakup seluruh wilayah terdampak bencana di Sumatera. Nusron menyebut langkah ini sebagai upaya strategis jangka panjang. “Kalau sudah tahap tanggap darurat selesai, kami pasti akan melakukan evaluasi tata ruang. Mana yang tidak sesuai dengan pola ruangnya, kita ubah supaya sesuai,” katanya.
