Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI memperkuat tata kelola rehabilitasi mangrove di Kalimantan Timur melalui platform digital terintegrasi bernama Mandara (Mangrove Data Nusantara). Sistem ini diproyeksikan menjadi fondasi utama dalam pengambilan kebijakan, riset, hingga pelaksanaan rehabilitasi di lapangan agar lebih tepat sasaran.
Platform Mandara hadir untuk mengatasi persoalan tumpang tindih data mangrove yang selama ini berasal dari berbagai sumber dengan standar yang berbeda. Melalui integrasi dalam satu wadah, pemerintah berharap proses restorasi lahan pesisir dapat terpantau secara akurat dan transparan.
"Platform ini dikembangkan melalui pendekatan partisipatif dengan menghimpun data dari kementerian dan lembaga, perguruan tinggi, hingga sumber internasional," ujar Penelaah Teknis Kebijakan Direktorat Rehabilitasi Mangrove Kemenhut RI, Agung Rusdiatmoko, di Samarinda, Kamis, 29 Januari 2026, dikutip dari ANTARA.
Integrasi Data, Peta, dan Inovasi Multisektor
Pengembangan Mandara sejalan dengan misi program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) yang mengedepankan prinsip keberlanjutan dan kolaborasi multipihak. Platform ini tidak hanya mengacu pada Peta Mangrove Nasional, tetapi juga divalidasi berdasarkan fakta lapangan dari berbagai sektor.
Agung menegaskan bahwa ketersediaan data yang mutakhir sangat krusial bagi para pengambil kebijakan. Dengan adanya Mandara, tantangan keragaman sumber data luasan mangrove dapat diminimalkan melalui proses sinkronisasi yang ketat.
“Data mangrove sangat beragam, baik dari sisi luasan maupun sumbernya. Mandara hadir untuk mengintegrasikan seluruh data tersebut dalam satu platform,” jelas Agung dalam forum sosialisasi yang berlangsung pada 26 hingga 27 Januari 2026 di Samarinda.
