Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan kekayaan laut yang sangat besar, mulai dari terumbu karang hingga padang lamun yang tersebar di sepanjang wilayah pesisir. Kekayaan ini tidak hanya menopang kehidupan jutaan masyarakat pesisir, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Namun, di tengah meningkatnya tekanan akibat perubahan iklim, pembangunan pesisir, dan aktivitas manusia, pengelolaan ekosistem laut membutuhkan dasar data yang kuat dan akurat agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.

Sebagai langkah strategis, Indonesia resmi merampungkan dan meluncurkan Peta Karang dan Padang Lamun 2025 pada 4 Desember 2025. Peta ini menjadi instrumen penting untuk melihat kondisi terumbu karang dan padang lamun secara lebih rinci di seluruh wilayah Indonesia. Dengan pendekatan geospasial, peta ini mampu menunjukkan lokasi, luas, serta sebaran ekosistem laut secara jelas sehingga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pengelolaan laut, mitigasi perubahan iklim, dan pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Dikutip dari Mongabay, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa peta karang dan padang lamun merupakan fondasi utama dalam pengelolaan karbon biru nasional. Keberadaan data spasial yang akurat memungkinkan pemerintah menyusun kebijakan pengendalian emisi gas rumah kaca dan nilai ekonomi karbon secara terukur. Dengan demikian, setiap program pembangunan kelautan dapat diarahkan berdasarkan kondisi nyata di lapangan, bukan sekadar perkiraan.

Penyusunan peta ini dipimpin oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan melibatkan berbagai lembaga riset dan pendidikan, antara lain Universitas Gadjah Mada (UGM), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Universitas Hasanuddin (Unhas) yang tergabung dalam Indonesian Seagrass Mapping Partnership (ISMP). Kolaborasi ini memastikan data yang dihasilkan memiliki kualitas ilmiah yang tinggi dan dapat digunakan secara luas oleh berbagai pemangku kepentingan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menjelaskan bahwa terumbu karang dan padang lamun bukan hanya aset ekologis, tetapi juga fondasi ekonomi dan sosial masyarakat pesisir. Kedua ekosistem ini menjadi habitat berbagai jenis ikan dan biota laut, menjaga produktivitas perikanan, serta melindungi garis pantai dari abrasi dengan meredam energi gelombang. Selain itu, terumbu karang juga berperan besar dalam sektor pariwisata bahari yang menciptakan lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat lokal.

Berdasarkan hasil pemetaan nasional 2025, luas terumbu karang Indonesia tercatat sekitar 2,3 juta hektare, sedangkan padang lamun mencapai sekitar 660.000 hektare. Pramaditya Wicaksono dari UGM menyampaikan bahwa sebaran padang lamun banyak ditemukan di wilayah timur Indonesia, yang sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai pusat keanekaragaman hayati laut tropis dunia. Data ini diperoleh melalui peningkatan resolusi peta dari skala 1:250.000 menjadi 1:50.000 dengan memanfaatkan citra satelit Sentinel-2 yang dipadukan dengan survei lapangan secara luas.

Meski memiliki peran penting, padang lamun menghadapi berbagai ancaman serius, seperti sedimentasi, pembangunan infrastruktur pesisir, reklamasi, serta aktivitas kapal wisata. Kondisi ini dapat menyebabkan air laut menjadi keruh sehingga lamun tidak dapat berfotosintesis secara optimal dan kalah bersaing dengan alga. Melalui peta terbaru ini, perubahan luasan dan kondisi ekosistem dapat dipantau secara berkala untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan yang lebih cepat.

Ke depan, pemerintah menargetkan peta karang dan padang lamun ini menjadi dasar utama dalam perencanaan ekonomi biru, penetapan kawasan konservasi, pengelolaan perikanan berbasis ekosistem, serta penyusunan target penurunan emisi karbon nasional. Dengan dukungan data geospasial yang akurat dan mutakhir, pengelolaan laut Indonesia diharapkan makin berkelanjutan sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dalam jangka panjang.