Indonesia dan Australia kembali mempererat hubungan strategis di bidang kelautan dengan menekankan pentingnya tata kelola laut berbasis data geospasial. Dalam era perubahan iklim global yang makin kompleks, kerja sama antarnegara dalam mengelola sumber daya laut menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan ekosistem pesisir dan peningkatan kesejahteraan masyarakat maritim.

Langkah terbaru dalam upaya tersebut ditunjukkan melalui pertemuan antara Badan Informasi Geospasial (BIG) dan delegasi dari Kedutaan Besar Australia serta Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water (DCCEEW) Australia pada Jumat, 7 November 2025. Pertemuan ini bukan hanya seremonial, melainkan momentum strategis dalam memperkuat kolaborasi bilateral untuk tata kelola laut yang berkelanjutan di kawasan Indo-Pasifik.

Pertemuan tersebut menjadi ajang penting untuk membahas penguatan kerja sama teknis di sektor maritim. Direktur Pemetaan Rupabumi Wilayah Laut dan Pantai BIG, Astrit Rimayanti, menjelaskan bahwa hubungan Indonesia–Australia telah memiliki dasar yang kuat sejak penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara BIG dan Geoscience Australia pada Agustus 2025.

                <blockquote>
                <p>
                    <a href="https://spatialhighlights.com/news/indonesia-australia-jalin-kerja-sama-transformasi-digital-untuk-dorong-ekonomi-biru" target="_blank" style="color: inherit; text-decoration: none;">
                    <p>Baca juga: Indonesia-Australia Jalin Kerja Sama Transformasi Digital untuk Dorong Ekonomi Biru</p>
                    </a>
                </p>
                </blockquote>

Kesepakatan tersebut melahirkan inisiatif bersama bernama Marine Resource Initiative Collaboration Indonesia–Australia. Sebagai implementasi nyata, BIG turut serta dalam Integrated Coastal Mapping Field Training Program di One Tree Island Research Station, Great Barrier Reef, Australia, yang difasilitasi oleh University of Sydney. Melalui kegiatan ini, BIG memperkuat kompetensi pemetaan wilayah pesisir sekaligus mengembangkan aplikasi pendukung riset kelautan untuk memperkaya basis data spasial nasional.

Dari sisi Australia, Assistant Secretary International Environment Branch DCCEEW, Suzi Heaton, menyampaikan bahwa fokus kemitraan dengan BIG diarahkan pada penguatan tata kelola laut. Hal tersebut dijalankan melalui peningkatan efektivitas kawasan konservasi, restorasi terumbu karang, serta penerapan analisis dampak lingkungan yang ketat.

Pendekatan ini mencerminkan kesadaran bersama bahwa manajemen laut modern membutuhkan data geospasial yang terintegrasi untuk mendukung kebijakan berbasis bukti. Dalam diskusi, kedua pihak menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi geospasial untuk mendukung perencanaan tata ruang laut, pemantauan ekosistem, hingga mitigasi bencana pesisir secara lebih presisi dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Kunjungan ini juga merupakan tindak lanjut dari Australia–Indonesia Annual Leaders’ Meeting pada Mei 2025, di mana pemerintah Australia berkomitmen memberikan dukungan pendanaan sebesar AUD 15 juta selama empat tahun untuk memperkuat kerja sama maritim. Melalui koordinasi antara DCCEEW dan Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Indonesia ditempatkan sebagai mitra strategis di kawasan Indo-Pasifik. Bagi Australia, pertemuan dengan BIG memiliki nilai penting karena BIG berperan sebagai wali data geospasial nasional yang mendukung kebijakan kelautan berbasis data dan sains.

Kolaborasi antara BIG dan Australia diharapkan tidak hanya memperkuat kapasitas teknis, tetapi juga menghasilkan program konkret yang berdampak langsung pada tata kelola laut yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan. Dengan sinergi antara keahlian geospasial Indonesia dan pengalaman Australia dalam manajemen lingkungan laut, kerja sama ini berpotensi menjadi model kolaborasi maritim lintas negara di kawasan Indo-Pasifik. Pendekatan berbasis data dan sains menjadikan kemitraan ini sebagai langkah nyata menuju masa depan kelautan yang berdaya saing dan berkelanjutan.