Indonesia belum memiliki kedaulatan atas data geospasial miliknya sendiri. Penguasaan data hingga teknologi navigasi di tanah air saat ini masih didominasi sepenuhnya oleh entitas asing, seperti Google Maps dan Here Maps.
Pengakuan tersebut disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Mohamad Arief Syafi’i, dalam rapat dengar pendapat terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Senin, 6 April 2026. Menurut Arief, kondisi ini membuat Indonesia tidak memegang kendali penuh atas informasi geografis wilayahnya.
“Kami berharap kita ke depan punya kedaulatan terhadap data ini, Pak. Jujur saja sekarang ini kita belum berdaulat. Jangankan teknologinya Pak, data pun yang punya lengkap sekarang Google Maps, Here Maps, asing semua. Kita enggak menguasai data-data ini,” ujar Arief di hadapan para anggota dewan sebagaimana dikutip KOMPAS.com.
Kekhawatiran mengenai ketertinggalan teknologi ini juga disuarakan oleh Wakil Ketua Baleg DPR, Sturman Panjaitan. Dengan merujuk pada pengalamannya sebagai mantan anggota TNI, Sturman menceritakan kemajuan satelit Amerika Serikat sejak tahun 1996 yang sudah mampu memantau objek sekecil mobil di area Pentagon dengan sangat mendetail.
Ia meyakini teknologi satelit saat ini jauh lebih canggih, bahkan mampu melacak keberadaan individu secara presisi. Sturman berharap BIG dapat mengembangkan teknologi serupa agar Indonesia memiliki kemandirian dalam pengawasan wilayah.
Dilansir dari detikNews, Sturman menyampaikan bahwa teknologi sekarang jauh lebih mudah dan siapa pun bisa menggunakannya untuk melihat data Indonesia. Satelit sekarang bahkan bisa mengejar posisi pejabat. Ia berharap BIG mampu mengembangkan kemampuan tersebut.
Tantangan Geografi dan Solusi Radar
Untuk menanggapi hal tersebut, Arief Syafi’i menjelaskan bahwa teknologi pengindraan jauh memang berkembang pesat. Namun, akses publik terhadap citra satelit dengan resolusi tertinggi masih sangat terbatas karena versi militer tidak dibuka untuk umum.
Selain kendala akses, kondisi alam Indonesia yang kerap tertutup awan menjadi tantangan teknis tersendiri bagi satelit optik konvensional. Sebagai solusi, BIG mulai melirik teknologi radar yang mampu menembus awan, atau penggunaan pesawat untuk mendapatkan citra dengan resolusi hingga 8 sentimeter.
“Kendala di Indonesia adalah kondisi geografi awan. Satelit optik tidak bisa menembus awan. Kami melihat potensi pada teknologi radar. Jika satelit tidak memungkinkan, teknologi pesawat bisa memberikan ketelitian posisi yang jauh lebih tinggi,” jelas Arief.
Kedaulatan data geospasial bukan hanya soal pemetaan, melainkan menyentuh aspek pertahanan dan keamanan nasional. Arief memberikan ilustrasi mengenai konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, di mana citra satelit digunakan secara intensif untuk menentukan target serangan secara akurat.
Ia menegaskan, tanpa sistem pemetaan dan satelit yang mandiri, sistem pertahanan udara Indonesia berisiko kehilangan akurasi dalam menentukan target. “Ke depan, RUU Satu Data ini harus mengatur agar kita mandiri secara teknologi dan membangun satelit sendiri. Jika tidak memiliki sistem ini, peluru kita bisa salah sasaran. Kita butuh teknologi ini untuk memetakan sekaligus memperbarui data secara berkala,” pungkasnya.
