Relokasi warga terdampak longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), tidak boleh hanya berhenti pada penanganan darurat. Bencana ini merupakan alarm keras bagi pemerintah daerah untuk segera membenahi sistem mitigasi secara serius dan terukur, mengingat kerentanan geologis wilayah tersebut yang sangat tinggi.
Anggota Komisi I DPRD KBB, Asep Miftah Sofwan, menyatakan bahwa koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten sudah mulai berjalan untuk menyiapkan proses pemindahan warga.
"Saya kira langkah-langkah relokasi sudah mulai disiapkan. Ini menjadi perhatian semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai Pemerintah Kabupaten Bandung Barat," ujar Asep saat ditemui RMOL Jabar pada Selasa malam, 10 Maret 2026.
Bencana di Pasirlangu dinilai sebagai cerminan dari kondisi geografis Bandung Barat yang sebagian besar masuk dalam kategori kawasan rawan bencana (KRB). Risiko ini kian nyata dengan keberadaan jalur Sesar Lembang yang melintasi sejumlah wilayah di Bandung Raya sehingga menuntut kewaspadaan ekstra dari pemerintah maupun masyarakat.
"Ini harus menjadi warning bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Bandung Barat itu sangat rawan bencana. Hampir semua wilayah masuk KRB, ditambah lagi dengan jalur Sesar Lembang yang juga sangat rentan terhadap bencana," ungkap Asep.
Ketidakteraturan pola bencana yang bisa terjadi baik pada musim hujan maupun kemarau membuat penguatan sistem mitigasi menjadi harga mati. Menurutnya, penanganan risiko bencana di KBB harus dikategorikan sebagai tindakan luar biasa (extraordinary) yang mendapatkan prioritas utama dalam agenda pembangunan.
Urgensi Peta Bencana Detail
Salah satu kendala mendasar yang disoroti adalah ketiadaan peta bencana yang detail di seluruh wilayah Bandung Barat. Tanpa data pemetaan yang akurat, penyusunan kebijakan pembangunan serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dianggap tidak akan memiliki landasan kuat untuk melindungi warga.
"Yang paling penting adalah pemerintah harus memiliki peta bencana secara detail di seluruh wilayah KBB. Itu akan sangat berpengaruh terhadap penyusunan RTRW dan kebijakan pembangunan lainnya," katanya.
Ketiadaan data ini menghambat penyusunan rencana kontingensi yang komprehensif, baik untuk skenario jangka pendek, menengah, maupun panjang. "Sampai sekarang peta bencana secara detail di wilayah KBB itu belum ada. Ini yang harus segera didorong," tegas Asep.
Guna memberikan payung kebijakan yang kuat, DPRD KBB saat ini tengah merancang pembentukan panitia kerja (Panja). Panja tersebut akan berfokus pada penguatan sistem mitigasi bencana agar pemerintah daerah memiliki panduan yang jelas dalam menghadapi potensi ancaman yang bisa datang sewaktu-waktu.
Asep mendorong agar penyusunan peta bencana tersebut dilakukan melalui pendekatan kolaboratif. Keterlibatan akademisi dan tenaga ahli kebencanaan menjadi syarat mutlak agar hasil kajian yang didapatkan benar-benar ilmiah dan aplikatif untuk kepentingan perlindungan publik.
"Saya pribadi mendorong, Komisi I juga mendorong, agar kita segera memiliki peta bencana yang detail. Itu harus dikaji bersama oleh akademisi, tenaga ahli, dan pemerintah agar hasilnya benar-benar komprehensif," pungkasnya.
