Di tengah tantangan penataan permukiman yang terus berubah dari tahun ke tahun, Pemerintah Kabupaten Sukabumi kini memilih mengandalkan teknologi untuk membaca kondisi lapangan secara lebih presisi. Peta digital menjadi senjata baru Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) dalam menentukan prioritas pembangunan rumah layak huni, jaringan air bersih, hingga fasilitas sanitasi yang mendesak.
Selama ini, dinamika data penerima bantuan kerap membuat perencanaan pembangunan perlu terus disesuaikan. Ada kawasan yang sudah selesai ditangani, namun di saat bersamaan muncul lokasi-lokasi baru yang membutuhkan perhatian serius. Pola itu membuat Disperkim mengambil langkah berbeda. Disperkim memanfaatkan sistem informasi geografis (SIG) untuk memetakan rumah tidak layak huni (RTLH), akses air bersih, dan kebutuhan sanitasi secara menyeluruh.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi, Sendi Apriadi, menegaskan bahwa pendekatan baru ini menjadikan data sebagai fondasi utama perencanaan. "Verifikasi dan validasi data dilakukan agar bantuan tepat sasaran dan transparan," ujar Sendi, dikutip dari detikJabar.
Melalui SIG, setiap titik lokasi penerima bantuan kini dapat ditampilkan secara spasial, mulai dari alamat dan kondisi fisik bangunan hingga keterjangkauannya terhadap fasilitas umum. Data yang telah diverifikasi tersebut kemudian disandingkan dengan informasi dari desa dan kecamatan untuk memastikan usulan pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan.
Tak hanya untuk perumahan, pemanfaatan peta digital juga diperluas pada pengelolaan air bersih dan sanitasi. Disperkim melakukan pemetaan detail untuk menentukan daerah yang paling membutuhkan jaringan distribusi air ataupun fasilitas sanitasi komunal.
Cara ini menghindarkan adanya tumpang tindih program antarinstansi dan membantu pemerintah fokus pada titik dengan kebutuhan paling mendesak. "Pemetaan kebutuhan sanitasi dan air bersih menjadi acuan utama dalam menentukan lokasi pembangunan dan prioritas intervensi," jelasnya.
Integrasi data spasial ini selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. Digitalisasi informasi permukiman menjadi pilar dalam mewujudkan tata kelola perumahan yang efisien, terukur, dan berkelanjutan. Kolaborasi antara Disperkim, Bappeda, PDAM, dan Dinas Kesehatan kini dapat berjalan dengan acuan data yang sama, meminimalkan bias sekaligus memperkuat koordinasi.
Manfaat lain yang diharapkan muncul adalah meningkatnya transparansi bagi publik. Dengan sistem yang lebih terbuka, warga dapat memantau perkembangan pembangunan di wilayah masing-masing, sementara pemerintah bisa menilai secara objektif dampak nyata dari setiap program yang digulirkan.
Meski terdengar teknis, pemetaan berbasis SIG bagi Disperkim Sukabumi sebenarnya bukan sekadar soal teknologi. Lebih dari itu, ini adalah cara baru untuk membaca kebutuhan masyarakat secara lebih jernih. Dengan peta yang lebih akurat, pemerintah dapat memastikan bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.
