Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Ambon kini menerapkan standar baru dalam pembangunan infrastruktur air di wilayah permukiman. Perencanaan drainase tidak lagi menggunakan pola lama, melainkan beralih ke pendekatan berbasis data hidrologi dan dinamika tata ruang untuk menghadapi ancaman cuaca ekstrem.
Kepala Dinas Perkim Kota Ambon, Ivonny A. W. Latuputty, menegaskan bahwa akurasi data menjadi kunci utama agar sistem drainase benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Langkah ini diambil sebagai bentuk evaluasi terhadap pola pembangunan masa lalu yang sering kali mengabaikan faktor pertumbuhan penduduk.
“Perencanaan drainase tidak bisa lagi dilakukan secara konvensional. Harus berbasis data hidrologi, memperhatikan kepadatan penduduk dan perubahan tata ruang agar saluran yang dibangun efektif, efisien, dan tepat sasaran,” ujar Ivonny, Rabu 11 Februari 2026.
Tantangan Ruang dan Kesadaran Publik
Ivonny mengungkapkan bahwa kelemahan infrastruktur masa lalu sering dipicu oleh kurangnya perhitungan terhadap kepadatan penduduk yang terus meningkat. Kapasitas saluran akhirnya menjadi tidak memadai karena beban lingkungan yang melebihi rancangan awal.
Selain persoalan teknis, tantangan terbesar justru muncul pascapembangunan. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran menjadi faktor utama penyebab drainase tidak berfungsi optimal.
“Kurangnya pemeliharaan dan perawatan dari masyarakat pengguna maupun sekitar lokasi dapat menyebabkan drainase tidak berfungsi optimal. Padahal, keberhasilan infrastruktur bukan hanya saat dibangun, tetapi juga bagaimana dirawat bersama,” tegas Ivonny, seperti dikutip dari LaskarMaluku.com.
Guna memastikan penataan infrastruktur berjalan selaras, Dinas Perkim memperkuat koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melalui Forum Penataan Ruang Kota Ambon. Sinergi ini bertujuan agar pembangunan drainase di lingkungan permukiman tetap mengacu pada Rencana Induk (Masterplan) Drainase Kota Ambon secara utuh.
“Penataan drainase harus terintegrasi antara Perkim dan PUPR agar pembangunan tidak parsial. Dengan koordinasi yang baik, kita bisa memastikan sistem yang dibangun saling terhubung dan sesuai rencana induk kota,” jelasnya.
Indikator Keberhasilan Pembangunan
Pemerintah Kota Ambon kini tidak hanya mengukur kesuksesan proyek dari selesainya fisik bangunan, tetapi juga melalui dampak nyata bagi warga. Dilansir dari Bedah Nusantara, sejumlah indikator telah ditetapkan untuk menilai efektivitas pembangunan drainase:
- Penurunan jumlah titik genangan air secara signifikan.
- Berkurangnya intensitas keluhan masyarakat terkait limpasan air.
- Kesesuaian kapasitas saluran dengan beban debit air di lapangan.
- Penurunan risiko banjir di kawasan padat penduduk.
- Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur.
Ivonny menutup penjelasannya dengan menekankan bahwa kenyamanan lingkungan merupakan tujuan akhir dari setiap kebijakan yang diambil. “Tujuan akhir dari pembangunan drainase adalah menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan nyaman. Karena itu, partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting,” pungkasnya.
