Ancaman musim kemarau tahun 2026 mulai menjadi perhatian serius di Kabupaten Bantul seiring meningkatnya potensi dampak fenomena El Nino Godzilla yang diperkirakan membawa kondisi cuaca lebih kering dari normal. Di tengah masih turunnya hujan pada penghujung musim basah, pemerintah daerah memilih tidak menunggu risiko itu datang. Melalui pendekatan mitigasi, BPBD Kabupaten Bantul bergerak lebih awal dengan memetakan kembali wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan, sekaligus menyiapkan skenario respons cepat agar distribusi air bersih dapat dilakukan secara tepat sasaran ketika musim kemarau mencapai puncaknya.
Metro TV melaporkan bahwa BPBD Kabupaten Bantul mulai memperbarui peta wilayah rawan kekeringan sebagai langkah antisipatif menghadapi dampak El Nino Godzilla pada musim kemarau 2026. Pemetaan ini menjadi dasar penting untuk mengidentifikasi zona dengan tingkat kerentanan tertinggi terhadap penurunan cadangan air, baik air permukaan maupun air tanah. Kawasan yang pada tahun-tahun sebelumnya tercatat mengalami krisis air kembali menjadi fokus, terutama wilayah dengan karakteristik topografi perbukitan, kawasan karst, serta daerah yang sangat bergantung pada sumber air musiman.
Data kerawanan tahun sebelumnya kini diperbarui karena musim kemarau 2026 diprediksi lebih ekstrem dibanding kondisi normal. Analisis tidak hanya memetakan titik rawan, tetapi juga membaca pola distribusi curah hujan, penggunaan lahan, kepadatan penduduk, serta akses jaringan air bersih. Meski hingga April hujan masih turun, periode Mei hingga Juni diperkirakan menjadi awal peningkatan tekanan terhadap ketersediaan air sehingga pemetaan berbasis data terbaru menjadi sangat krusial untuk meminimalkan dampak.
Sebagai langkah lanjutan, BPBD telah menyiagakan personel, armada tangki air, peralatan pendukung, serta jadwal piket. Kesiapan ini dirancang agar respons penyaluran air bersih dapat dilakukan dengan cepat dan efisien.
Mitigasi kekeringan juga diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan perguruan tinggi, pemerintah desa, kecamatan, dan OPD. Pendekatan ini memungkinkan penyusunan peta risiko yang lebih akurat sekaligus memperkuat kesiapsiagaan wilayah dalam menghadapi potensi kekeringan ekstrem akibat el nino.
