Perubahan iklim yang kian terasa dampaknya telah mendorong sektor pertanian untuk bergerak menuju sistem yang lebih adaptif, efisien, dan berkelanjutan. Di tengah tekanan tersebut, transformasi berbasis teknologi hijau tidak lagi menjadi sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak. Bagi negara seperti Indonesia yang memiliki keragaman geografis tinggi, pendekatan ini menjadi makin penting karena setiap wilayah menyimpan tantangan sekaligus potensi yang berbeda. Oleh karena itu, inovasi pertanian tidak dapat diterapkan secara seragam, melainkan harus disesuaikan dengan karakteristik ruang agar mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan.

Untuk menyikapi hal tersebut, Wakil Kepala (Waka) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Amarulla Octavian menyatakan bahwa evaluasi terhadap penerapan teknologi baru dalam sistem pertanian global menjadi langkah krusial dalam menghadapi perubahan iklim. Dalam acara International Strategic Meeting on Scientific Pathways for Sustainable Livestock Industry Transformation di Jakarta, ia menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi tidak bersifat homogen, melainkan dipengaruhi oleh kondisi geospasial, seperti jenis tanah, curah hujan, hingga pola penggunaan lahan. Dengan demikian, adaptasi teknologi pertanian hijau harus mempertimbangkan variasi spasial agar penerapannya lebih efektif dan tepat sasaran, khususnya di wilayah tropis dengan tingkat keragaman ekosistem yang tinggi, seperti Indonesia.

Lebih lanjut, keterlibatan BRIN dalam kemitraan Food and Agriculture Organization (FAO) LEAP Partnership menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengukuran jejak lingkungan, terutama di sektor peternakan. Amarulla menyampaikan bahwa partisipasi ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam meningkatkan akuntabilitas serta harmonisasi pengukuran dampak lingkungan secara global. 

Penggunaan metrik berbasis sains, seperti GLEAM (Global Livestock Environmental Assessment Model), memungkinkan pemetaan emisi gas rumah kaca dari aktivitas peternakan secara lebih presisi. Dengan pendekatan ini, kebijakan mitigasi dapat dirancang berdasarkan kondisi wilayah spesifik, termasuk daerah dengan intensitas produksi tinggi yang membutuhkan penanganan lebih terarah.

Pada saat yang sama, forum internasional yang diselenggarakan di Jakarta tersebut menjadi ruang strategis untuk menghubungkan hasil kajian ilmiah dengan kebutuhan industri. Amarulla menekankan bahwa forum ini bertujuan menjembatani kesenjangan antara pengetahuan ilmiah dan implementasi kebijakan di lapangan.  

Upaya ini berarti menerjemahkan data ilmiah menjadi kebijakan berbasis wilayah, seperti penentuan zonasi peternakan berkelanjutan maupun pengelolaan sumber daya berbasis lanskap. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat umum, tetapi mampu menjawab kebutuhan spesifik setiap daerah, sekaligus memperkuat daya tahan sektor pertanian dalam menghadapi dinamika perubahan iklim.