Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat peran Indonesia dalam perlindungan ruang laut melalui partisipasi aktif dalam peluncuran Living High Seas Partnership di New York, Amerika Serikat. Inisiatif ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi global untuk menjaga keberlanjutan keanekaragaman hayati laut, terutama di wilayah laut lepas yang berada di luar yurisdiksi nasional.
Keterlibatan Indonesia memiliki arti yang sangat penting mengingat posisi negara ini sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kedua kawasan tersebut merupakan ruang laut strategis yang menjadi jalur migrasi biota, perlintasan arus laut global, sekaligus pusat ekosistem laut yang memiliki nilai ekologis tinggi.
Peluncuran kemitraan ini mempertemukan berbagai negara mitra dan organisasi internasional untuk mempercepat implementasi kesepakatan global terkait Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ). Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Miftahul Huda, menyatakan bahwa Indonesia menyambut baik kolaborasi ini sebagai bentuk penguatan kerja sama multilateral dalam menjaga kesehatan laut dunia.
Ia menegaskan bahwa kemitraan ini memiliki signifikansi strategis dan menjadi salah satu pelopor dalam penerapan area-based management tools (ABMTs). Indonesia juga berkomitmen mengoptimalkan pengalaman nasional dalam pengelolaan kawasan konservasi laut sebagai kontribusi nyata untuk pengelolaan laut lepas yang efektif dan berkelanjutan.
Pendekatan ABMTs menjadi instrumen penting dalam memetakan kawasan prioritas konservasi berdasarkan karakteristik ruang laut, seperti habitat spesies, jalur migrasi ikan pelagis, wilayah pemijahan, serta area yang rentan terhadap tekanan perubahan iklim. Melalui pendekatan ini, kawasan di Samudra Hindia dan Pasifik dapat dikelola secara lebih presisi dan berbasis sains sehingga memperkuat perlindungan ekosistem lintas batas negara.
KKP menilai kolaborasi ini akan memberikan manfaat nyata bagi perlindungan kesehatan laut, ketahanan pangan, dan penguatan ekonomi biru. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan harus berlandaskan prinsip keberlanjutan, keseimbangan ekologi dan ekonomi, serta memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Kerja sama ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi kelautan internasional, tetapi juga menegaskan komitmen negara dalam menjaga keberlanjutan ruang laut global secara berkelanjutan dan inklusif.
