Musibah banjir kembali menerjang warga Kabupaten Bekasi dengan skenario yang kian mengkhawatirkan. Pekan ini, ribuan warga harus berhadapan dengan luapan air yang dipicu oleh kombinasi fatal antara kerusakan infrastruktur tanggul dan buruknya sistem drainase perkotaan.
Bencana paling dramatis terjadi di ujung utara Bekasi, tepatnya di Kampung Bendungan, Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muaragembong. Pada Selasa (20/1/2026) dini hari sekitar pukul 00.30 WIB, tanggul Sungai Citarum yang sudah rapuh akhirnya menyerah pada tekanan debit air yang melonjak drastis. Jebolnya tanggul tanah ini seketika mengirimkan air deras ke permukiman, merendam ratusan rumah dengan ketinggian mencapai satu meter.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dody Supriyadi, mengonfirmasi bahwa cuaca ekstrem menjadi pemicu utama insiden ini. "Debit air Sungai Citarum meningkat sehingga mengakibatkan tanggul penahan air jebol. Air kemudian meluap dan merendam permukiman warga," ujarnya, dikutip dari Rublik Depok. Berdasarkan data BPBD, setidaknya 553 kepala keluarga (KK) kini terdampak oleh luapan sungai terbesar di Jawa Barat tersebut.
Fenomena "Antrean Air" di Kali CBL
Di sisi lain Bekasi, persoalan klasik berupa "antrean air" kembali melumpuhkan sejumlah kecamatan. Aliran sungai kecil di sekitar Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL) dilaporkan tidak mampu membuang arus karena kapasitas hilir yang sudah penuh sesak.
Dilansir dari Go Bekasi, Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, dalam rapat koordinasi lintas sektor di Aula BPBD, mengakui adanya kegagalan sistemik dalam tata ruang wilayahnya. Ia menekankan bahwa normalisasi sungai saja tidak akan cukup menyelesaikan masalah jika hulu dan hilir tidak terkoneksi dengan baik.
“Artinya ada perencanaan tata ruang yang harus kita benahi. Banjir ini tidak bisa terus dibiarkan, harus ada solusi konkret,” kata Asep Surya Atmaja.
Asep mengusulkan pembangunan sodetan sebagai langkah strategis untuk membagi beban aliran air agar tidak menumpuk di satu titik tertentu. “Solusi dari kita ke depan perlu ada pembangunan sodetan untuk mengalihkan aliran air supaya tidak numpuk di satu titik. Kalau hanya diuruk, airnya tetap antre,” tegasnya.
Transformasi Lahan dan Bangunan Liar
Namun, rencana besar pembangunan sodetan ini masih terganjal sejumlah kendala teknis, mulai dari kajian ketersediaan lahan hingga kemungkinan pergeseran anggaran daerah. Di luar masalah infrastruktur, pemerintah juga menyoroti perubahan fungsi lahan dan penyempitan bantaran sungai oleh bangunan liar yang memperparah eskalasi banjir.
Sampah yang menyumbat jalur pembuangan menjadi variabel lain yang memperlambat evakuasi air secara alami ke laut. Kondisi ini dipandang pemerintah sebagai akumulasi dari persoalan tata ruang yang terabaikan selama bertahun-tahun.
“Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Persoalan bangunan liar termasuk masalah sampah harus segera kita tuntaskan. Penanganan banjir butuh pendekatan menyeluruh dan berkelanjutan,” pungkas Asep.
