Indonesia merupakan negara kepulauan yang secara geografis berada pada posisi paling rentan terhadap bencana alam. Letaknya yang diapit dua benua dan dua samudra, serta berada di jalur cincin api Pasifik, menjadikan dinamika alam di wilayah ini sangat aktif. Kondisi tersebut seharusnya mendorong negara untuk membangun sistem mitigasi yang adaptif dan berbasis sains.
Namun, hingga kini, pola penanganan bencana masih cenderung reaktif, bergantung pada respons darurat setelah kejadian, alih-alih mengedepankan pencegahan berbasis data dan teknologi modern. Pertanyaan mendasar pun muncul, apakah Indonesia akan terus bertahan dengan pendekatan konvensional, atau mulai serius memanfaatkan teknologi modern untuk hidup berdampingan dengan risiko alam yang tak terhindarkan?
Bencana dalam Data
Berdasarkan data BNPB, sepanjang periode 1 Januari hingga 23 Desember 2025 tercatat sebanyak 3.160 kejadian bencana alam yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Angka ini menegaskan bahwa bencana masih menjadi persoalan struktural yang berulang, terutama di wilayah dengan tekanan ekologis tinggi dan kepadatan penduduk besar.
Secara jenis kejadian, banjir menjadi bencana paling dominan dengan 1.608 kejadian, disusul cuaca ekstrem sebanyak 688 kejadian, serta kebakaran hutan dan lahan yang mencapai 546 kejadian. Selain itu, juga tercatat ratusan kejadian tanah longsor, puluhan kasus kekeringan dan gempa bumi, serta beberapa kejadian gelombang pasang, abrasi, erupsi gunung api, hingga satu tsunami. Sebaran ini menunjukkan pola spasial yang konsisten, di mana karakter wilayah sangat memengaruhi jenis dan frekuensi bencana yang terjadi.
Besarnya jumlah kejadian bencana sejalan dengan dampak kemanusiaan yang ditimbulkan. Sepanjang 2025, tercatat 1.546 orang meninggal dunia, 247 orang hilang, 7.751 orang mengalami luka-luka, serta lebih dari 10,28 juta jiwa terdampak dan harus mengungsi. Angka tersebut menunjukkan bahwa bencana telah menjadi krisis sosial yang memengaruhi kehidupan jutaan orang. Hal tersebut diperparah dengan wilayah padat penduduk dengan akses evakuasi terbatas dan kualitas lingkungan yang menurun cenderung mencatat korban lebih besar.
Dari sisi fisik, bencana juga menyebabkan kerusakan signifikan terhadap ruang hidup masyarakat. Lebih dari 184 ribu rumah rusak dengan tingkat kerusakan beragam, terutama di kawasan rawan banjir, lereng curam, dan wilayah pesisir. Selain itu, lebih dari dua ribu fasilitas umum, termasuk sekolah, rumah ibadah, dan fasilitas kesehatan, turut terdampak. Kerusakan ini melumpuhkan layanan dasar dalam suatu wilayah dan memperpanjang proses pemulihan sosial ekonomi pascabencana.
Jika ditelaah, dominasi banjir dan cuaca ekstrem berkaitan erat dengan perubahan tata guna lahan, degradasi sistem hidrologi, serta dinamika iklim yang makin tidak menentu. Bencana tersebut bukan peristiwa tunggal, melainkan hasil interaksi kompleks antara faktor alam dan aktivitas manusia yang berlangsung dalam ruang geografis tertentu. Alih fungsi lahan, menyusutnya kawasan resapan, serta pembangunan yang tidak selaras dengan daya dukung lingkungan memperbesar potensi risiko di banyak wilayah.
Saatnya Geospasial Ambil Peran
Dalam berbagai kajian terkini, teknologi geospasial kian dipandang sebagai instrumen strategis untuk menjawab tantangan keamanan dan keselamatan manusia di era modern. Melalui buku Security First: Geospatial Workflows for a Safe and Equitable World, Esri menegaskan bahwa pendekatan berbasis data spasial mampu mendukung respons darurat dan manajemen bencana secara lebih cepat dan terarah, mengidentifikasi tingkat kerentanan terhadap banjir, serta mengukur dan memetakan perubahan penggunaan dan tutupan lahan secara berkelanjutan. Ketiga aspek tersebut saling terkait dan menjadi fondasi penting dalam membangun sistem mitigasi yang adaptif terhadap dinamika lingkungan dan aktivitas manusia.
Permasalahan yang disoroti tersebut merupakan tantangan kronis yang dihadapi Indonesia. Pulau Jawa menjadi kawasan paling rentan akibat kepadatan penduduk yang sangat tinggi dan laju pembangunan yang masif, terutama di dataran banjir sungai-sungai besar. Alih fungsi lahan dari kawasan resapan menjadi permukiman, kawasan industri, dan infrastruktur transportasi telah mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air hujan sehingga meningkatkan risiko banjir berulang. Di Sumatera, kerusakan hutan di wilayah hulu daerah aliran sungai berpadu dengan curah hujan ekstrem menghilangkan fungsi alami hutan sebagai pengatur tata air dan memicu banjir bandang serta tanah longsor. Sementara itu, Sulawesi menghadapi kerentanan khas wilayah kepulauan, di mana kawasan pesisir dan dataran rendah semakin tertekan oleh reklamasi, ekspansi permukiman, dan perubahan tata guna lahan.
Melihat besarnya skala kejadian dan dampak bencana sepanjang 2025, pemerintah perlu menempatkan teknologi geospasial sebagai fondasi utama dalam kebijakan kebencanaan. Peta risiko berbasis data spasial, analisis kerentanan wilayah, serta pemantauan bencana secara real time harus menjadi rujukan dalam perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, dan penentuan prioritas anggaran sehingga kebijakan bergeser dari pola reaktif menjadi preventif dan berbasis bukti.
Pada saat yang sama, edukasi mitigasi bencana berbasis spasial kepada masyarakat perlu diperkuat. Penyediaan informasi peta risiko lokal, simulasi evakuasi sesuai karakter wilayah, serta pemanfaatan platform digital akan membantu masyarakat memahami ancaman di sekitarnya. Dengan demikian, teknologi geospasial tidak hanya meningkatkan kecepatan respons, tetapi juga memperkuat kesiapsiagaan kolektif dan mengurangi risiko sejak sebelum bencana terjadi.
Pemanfaatan Teknologi untuk Hidup Harmonis dengan Bencana
Hidup di wilayah yang rawan bencana menuntut cara pandang baru dalam menyikapi risiko alam yang terus hadir di sekitar masyarakat Indonesia. Bencana tidak lagi dapat dipahami sebagai peristiwa insidental, melainkan sebagai bagian dari dinamika ruang hidup yang harus dikelola secara cerdas dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemanfaatan teknologi menjadi kunci untuk membangun keseimbangan antara aktivitas manusia dan kekuatan alam yang tidak selalu dapat diprediksi.
Teknologi, khususnya berbasis data dan spasial, memberikan kemampuan untuk mengenali pola ancaman, memetakan kerentanan wilayah, serta menyusun strategi mitigasi yang lebih tepat sasaran. Melalui peta risiko, sistem peringatan dini, dan pemantauan lingkungan secara real-time, pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi. Pendekatan ini mendorong pergeseran dari pola penanganan yang reaktif menuju perencanaan yang preventif dan berbasis bukti.
Lebih jauh, pemanfaatan teknologi juga berperan penting dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga keseimbangan ruang hidup. Ketika pembangunan dirancang selaras dengan karakter wilayah dan masyarakat dibekali pengetahuan mitigasi yang memadai, risiko bencana dapat ditekan secara signifikan. Dengan demikian, teknologi tidak hanya menjadi alat respons, tetapi juga sarana untuk membangun kehidupan yang lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan di tengah realitas bencana.
