Bupati Sidoarjo, H. Subandi, bergerak cepat memastikan perbaikan infrastruktur jalan di wilayahnya tidak lagi dilakukan secara tambal sulam. Dalam inspeksi mendadak ke Desa Winong dan Desa Wunut, Kecamatan Porong, ia menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran harus berdampak nyata bagi mobilitas warga melalui perencanaan yang berbasis data akurat.
Kondisi aspal jalan yang sudah berumur dan rusak menjadi sorotan utama dalam kunjungan lapangan tersebut. Subandi menilai penanganan segera melalui skema overlay maupun betonisasi sangat mendesak agar kerusakan tidak makin meluas dan mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
Perencanaan Lewat Teknologi Drone
Guna menjamin efisiensi anggaran, Bupati menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk segera memaparkan masterplan pembangunan jalan. Dilansir dari Suara Merdeka, perencanaan kali ini akan memanfaatkan teknologi drone guna memetakan secara detail titik-titik krusial yang memerlukan penanganan khusus, baik berupa perawatan rutin maupun betonisasi permanen.
"Manakala kita sudah petakan melalui masterplan yang dikaji dengan drone, maka tidak ada lagi anggaran yang terbuang sia-sia dalam perencanaan," ujar Subandi saat melakukan inspeksi di Desa Wunut, Sabtu, 28 Februari 2026.
Ia menekankan bahwa pengerjaan jalan tidak boleh lagi dilakukan secara setengah-setengah. Perbaikan yang dilakukan secara bertahap dinilai berisiko membuat infrastruktur cepat rusak kembali. Target ambisius pun ditetapkan, yakni seluruh perbaikan jalan rusak harus rampung sebelum Hari Raya Lebaran tahun ini, sebagaimana dilaporkan Beritajatim.com.
Ketegasan Bupati Sidoarjo tidak hanya tertuju pada aspek teknis, tetapi juga kedisiplinan jajaran birokrasi. Para camat diminta bergerak cepat mengawal program ini di wilayah masing-masing. Subandi tidak segan memberikan sanksi berat bagi pejabat wilayah yang dinilai abai terhadap instruksi tersebut.
"Saya sudah sampaikan, kalau ada camat yang tidak mau diperintah untuk mengerjakan perbaikan jalan, dalam enam bulan akan kita berhentikan. Saya tidak main-main," tegas Subandi.
Selain internal pemerintah, pengawasan ketat juga diberlakukan bagi kontraktor pelaksana. Rekanan yang menunjukkan kinerja buruk atau menghasilkan kualitas pekerjaan yang rendah akan segera dievaluasi. Subandi memerintahkan agar kontrak mereka tidak diperpanjang demi menjaga standar kualitas infrastruktur di Sidoarjo.
Langkah agresif ini disebut sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Subandi mengingatkan bahwa ketaatan warga dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) harus dibalas dengan penyediaan fasilitas publik yang mumpuni dan berkualitas tinggi.
"Ini uang rakyat, harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat agar mereka bisa menikmati jalan yang mulus. Apalagi masyarakat terus diminta taat membayar PBB, maka fasilitasnya juga harus bagus," tambah Subandi.
Dengan integrasi teknologi pemetaan dan pengawasan birokrasi yang ketat, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo optimistis target perbaikan jalan dapat tercapai tepat waktu tanpa mengabaikan kualitas mutu bangunan.
