Banjir dan tanah longsor yang melanda Sumatera serta berbagai daerah di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir menjadi penanda kuat bahwa tekanan terhadap lingkungan telah mencapai titik kritis. Peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi, tetapi juga membuka kesadaran bahwa perubahan iklim dan kerusakan tata ruang memiliki dampak nyata terhadap keselamatan manusia. Dalam konteks inilah, kebutuhan akan pendekatan jangka panjang melalui pendidikan lingkungan menjadi makin relevan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto mendorong agar pendidikan lingkungan dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan, seperti dilansir dari Kompas.com. Langkah ini dipandang sebagai upaya strategis untuk membangun kesadaran kolektif sejak dini mengenai pentingnya menjaga alam, hutan, dan sumber daya air. Pendidikan tidak lagi sekadar sarana akademik, melainkan instrumen untuk membentuk sikap dan perilaku yang adaptif terhadap perubahan iklim.
Integrasi pendidikan lingkungan ke dalam silabus diharapkan mampu menjembatani pemahaman siswa tentang keterkaitan antara hutan, sungai, dan permukiman. Dalam pendekatan geospasial, kerusakan pada satu elemen ruang akan memicu dampak berantai ke wilayah lain. Melalui pendidikan, siswa diarahkan untuk memahami bahwa menjaga lingkungan berarti menjaga keseimbangan fungsi ruang secara menyeluruh.
Pengalaman penanganan banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memperlihatkan tantangan geografis yang kompleks, mulai dari keterbatasan mobilitas hingga sumber pangan dan air bersih akibat cuaca ekstrem. Kondisi ini menegaskan pentingnya literasi kebencanaan berbasis wilayah. Pendidikan lingkungan yang dikaitkan dengan peta risiko, topografi, dan sistem hidrologi dapat memperkuat kesiapsiagaan generasi muda dalam menghadapi bencana.
Meski pendidikan tidak dapat berdiri sendiri dalam mengatasi perubahan iklim karena dipengaruhi faktor politik, ekonomi, dan industri, perannya tetap fundamental. Tanpa kesadaran lingkungan yang kuat, arah kebijakan tata ruang berkelanjutan akan sulit diwujudkan. Melalui pendidikan lingkungan, generasi mendatang diharapkan mampu menerjemahkan pengetahuan ekologis ke dalam praktik pembangunan yang lebih selaras dengan kondisi geospasial dan daya dukung alam Indonesia.
Jika dilihat dari analisis geospasial, banyak wilayah di Indonesia, khususnya di Sumatera. memiliki tingkat kerentanan tinggi akibat alih fungsi lahan, degradasi hutan, dan melemahnya daya dukung daerah aliran sungai (DAS). Kombinasi curah hujan ekstrem dan perubahan tutupan lahan memperbesar risiko banjir dan longsor. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hubungan antara kondisi fisik wilayah dan aktivitas manusia menjadi kunci dalam membangun ketahanan lingkungan.
Baca juga: Faktor Geospasial dan Menurunnya Kapasitas Tampungan Air Perparah Banjir-Longsor di Sibolga–Tapanuli
