Di tengah meningkatnya kebutuhan akan literasi spasial dalam berbagai sektor pembangunan, wacana memasukkan materi geospasial ke kurikulum sekolah kembali mencuat sebagai langkah penting untuk menyiapkan generasi muda yang paham ruang. Badan Informasi Geospasial (BIG) kini tengah merancang kurikulum khusus yang dapat diterapkan sejak jenjang SD hingga SMA. Hal tersebut menjadi sebuah inisiatif yang dipandang sebagai terobosan strategis bagi pendidikan Indonesia.
Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, menyambut rencana tersebut sebagai kebaruan yang relevan dengan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas dan kompleks. “Ini terobosan baru dalam pendidikan kita. Untuk negara seluas dan sekompleks Indonesia, pemahaman geospasial bukan lagi pilihan, tapi menjadi kebutuhan,” ucapnya, dikutip dari laman resmi Fraksi PKS.
Ateng menilai bahwa wawasan geospasial tidak sebatas mengenal peta, melainkan membentuk kesadaran ruang yang komprehensif. Ia mencontohkan kawasan seperti Kalimantan, Timor, dan Nugini yang dihuni lebih dari satu negara. Pemahaman semacam ini, menurutnya, penting agar generasi muda menyadari posisi strategis Indonesia dalam konteks regional. Tanpa itu, anak-anak Indonesia berisiko tumbuh sebagai generasi “buta peta” yang tidak memahami luas wilayah, kekayaan sumber daya, ataupun keragaman hayati dan budaya bangsa.
“Jika anak-anak kita tidak paham peta, tidak tahu posisi wilayah, tidak paham seberapa luas negeri ini, maka hal Ini berbahaya. Padahal negara kita begitu kaya dan beragam,” ujarnya.
Kekhawatiran tersebut sejalan dengan temuan BIG. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Informasi Geospasial (PPKIG), Ratna Sari Dewi, menegaskan masih rendahnya kemampuan dasar membaca peta di sekolah. “Ini alarm keras. Pendidikan geospasial dapat mengisi kekosongan itu,” tegasnya.
Ia menyebut masih banyak siswa yang bahkan tidak mengetahui letak kota atau ibu kota provinsi. Dalam sebuah forum, Ratna mengungkap contoh nyata: siswa magang yang tidak dapat menunjukkan lokasi Surabaya pada peta atau tidak mengetahui ibu kota Jawa Barat. Menurut Ratna, lemahnya literasi geospasial tersebut memperkuat urgensi kurikulum baru.
BIG menilai bahwa materi geospasial seharusnya hadir sejak jenjang dini agar siswa mampu membaca, memahami, dan menggunakan peta sebagai alat analisis ruang. Kurikulum itu disebut akan membawa tiga manfaat utama: meningkatkan pemahaman keruangan sejak awal, menumbuhkan karakter yang peduli tata ruang dan lingkungan hidup, serta membangun identitas nasional melalui pemahaman kekayaan alam dan budaya Indonesia.
Ateng menambahkan bahwa kurikulum geospasial tidak sama dengan pelajaran geografi yang telah ada. Fokusnya lebih pada aplikasi teknologi masa kini, seperti pengindraan jauh, pemetaan digital, serta penggunaan sistem informasi geografis (SIG). Ia optimistis materi-materi tersebut justru akan menarik minat siswa, sebagaimana pelajaran komputer yang pada awalnya dianggap sulit, namun kemudian menjadi favorit.
“Geospasial akan diminati seperti pembelajaran TIK karena belajar sambil menggunakan teknologi. Tantangan pasti ada, tapi jangan sampai itu membuat kita membiarkan mereka menjadi generasi yang tidak mengenal peta,” pungkasnya.
