Kementerian ATR/BPN Adakan Rapat Evaluasi Proyek ILASP, Apa Saja yang Dibahas?

Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, secara resmi membuka Rapat Evaluasi Proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) yang digelar pada Kamis, 5 Juni 2025, di Ruang Rapat 401, Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Dalam arahannya kepada seluruh jajaran kementerian, Pudji menegaskan pentingnya pengelolaan dana proyek secara efisien, transparan, dan bertanggung jawab, mengingat proyek ILASP didanai oleh pinjaman luar negeri dari Bank Dunia. Ia menekankan bahwa keberhasilan proyek ini tidak hanya diukur dari capaian target, tetapi juga dari kualitas tata kelola keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya ingin seluruh anggaran proyek digunakan secara optimal. Setiap rupiah harus tepat sasaran, dan pelaksanaannya harus mencerminkan komitmen kita dalam menjaga kepercayaan pemberi pinjaman. Tidak boleh ada penyimpangan sekecil apa pun," ujar Pudji.

Proyek ILASP yang dirancang untuk berlangsung selama periode 2025–2029 merupakan inisiatif lintas sektor yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga strategis, termasuk Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri. Dalam konteks ini, Pudji menekankan perlunya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas dan terstruktur, terutama dalam pengelolaan dana, termasuk dana-dana yang masih mengalami status blokir.

Ia juga mengingatkan risiko tumpang tindih atau duplikasi program di antara mitra pelaksana. Untuk itu, ia meminta adanya pelaporan berkala dan keterbukaan dalam menyampaikan perkembangan atau kendala yang dihadapi.

“Kalau ada hambatan di lapangan, jangan disimpan. Segera sampaikan agar kita bisa menyelesaikannya bersama. Ini bukan hanya soal pertanggungjawaban ke Bank Dunia, tapi juga bentuk pengabdian kita kepada negara,” imbuhnya.

Sementara itu, Andi Tenri Abeng, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama yang memoderatori rapat, menyampaikan bahwa evaluasi rutin proyek ILASP akan dilaksanakan setiap dua minggu sekali. Evaluasi ini dirancang untuk memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai dengan kerangka waktu, target output, dan indikator dampak yang telah ditetapkan. Menurutnya, konsistensi dalam evaluasi berkala sangat penting agar proyek tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas administrasi pertanahan dan perencanaan tata ruang di Indonesia.

Tentang ILASP

Proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) adalah program nasional yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, integritas, dan interoperabilitas sistem administrasi pertanahan dan tata ruang di Indonesia. Proyek ini merupakan inisiatif lintas sektoral yang didanai melalui pinjaman dari Bank Dunia, dan akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun (2025–2029).

ILASP berfokus pada integrasi dua sektor utama yang selama ini berjalan secara paralel, yakni administrasi pertanahan dan perencanaan tata ruang. Dengan mengintegrasikan dua sistem ini, diharapkan tercipta sinkronisasi antara kepemilikan lahan dan peruntukan ruang.

Sumber: Kementerian ATR/BPN, Ditjen SPPR