Penurunan muka tanah atau land subsidence menjadi faktor utama yang terus memperparah bencana banjir di Jakarta. Berdasarkan hasil pengolahan citra satelit terbaru, sejumlah wilayah di ibu kota tercatat mengalami penurunan permukaan tanah hingga lebih dari 10 sentimeter setiap tahun.
Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air Badan Riset dan Inovasi nasional (BRIN), Budi Heru Santosa, menjelaskan bahwa krisis ini berakar pada dua masalah besar, yaitu karakteristik alami tanah aluvial serta eksploitasi air tanah yang masif. Pengambilan air tanah secara berlebihan oleh masyarakat dan pelaku usaha memicu pemampatan lapisan tanah secara bertahap.
"Penurunan muka tanah dipicu oleh dua faktor utama, yakni kondisi alami lapisan tanah aluvial Jakarta yang mudah terkompaksi serta aktivitas manusia, terutama pengambilan air tanah secara berlebihan," ujar Budi dikutip dari ANTARA.
Fenomena Efek Mangkuk di Pesisir Utara
Riset kolaboratif menunjukkan bahwa penyedotan air tanah menciptakan rongga yang mengakibatkan tanah kehilangan daya tumpu. Kondisi memprihatinkan ini banyak ditemukan di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat, hingga sebagian Jakarta Pusat. Dampaknya, Jakarta kini menghadapi fenomena bowl effect atau efek mangkuk. Daratan berada lebih rendah dari permukaan laut dan dikelilingi oleh tanggul sehingga air hujan yang masuk tidak dapat mengalir keluar secara alami.
"Maka pengendalian pengambilan air tanah serta penyediaan air perpipaan menjadi langkah penting untuk menekan laju penurunan muka tanah di Jakarta," kata Budi. Tanpa bantuan pompa yang maksimal, genangan air akan bertahan lebih lama, terutama saat intensitas hujan tinggi bertepatan dengan pasang air laut.
Memahami Konsep Risiko Sisa
Selain faktor penurunan tanah, BRIN menekankan pentingnya pemahaman mengenai risiko sisa (residual risk). Konsep ini merujuk pada kondisi di mana banjir tetap berpotensi terjadi meskipun infrastruktur pengendali, seperti waduk atau tanggul, telah selesai dibangun.
Dalam rekayasa hidrologi, sebagian besar sungai di Jabodetabek dirancang untuk menampung debit banjir dengan periode ulang 25 tahunan. Ketika hujan ekstrem terjadi melampaui asumsi perencanaan tersebut, aliran air akan melebihi kapasitas desain dan memicu luapan. Menurut Budi, situasi ini bukan mencerminkan kegagalan infrastruktur, melainkan kejadian alam yang berada di luar skenario teknis awal.
"Jadi, pahami betul, misal yang tinggal di Bekasi bagaimana Kali Bekasi itu, juga infrastruktur di Pesing, Jakarta Barat, yang akan dibangun untuk mengatasi luapan Sungai Angke, pahami dulu (sebelum memilih tempat tinggal)," ucapnya.
Menurut Budi, tantangan banjir Jakarta di masa depan menuntut kebijakan yang tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik. Pemerintah didorong untuk menerapkan pendekatan adaptif yang mencakup pengelolaan tata ruang yang lebih ketat serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
Kesadaran warga terhadap risiko hidrometeorologi di wilayah tempat tinggal masing-masing menjadi kunci mitigasi yang efektif. Dengan meningkatnya risiko akibat perubahan iklim, penyediaan air perpipaan yang merata diharapkan dapat segera terealisasi untuk menghentikan ketergantungan pada air tanah yang menjadi pemicu utama tenggelamnya Jakarta secara perlahan.
