Banjar Dukung Penguatan Data Spasial Melalui Rakor Bappeda Kalsel

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar menugaskan operator geospasialnya untuk mengikuti Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Geospasial yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Syahrir YP, Banjarbaru, dan dibuka secara resmi oleh Kepala Bappeda Kalsel, H. Ariadi Noor.

Dalam sambutannya, Ariadi Noor menekankan bahwa data spasial merupakan elemen krusial dalam mendukung perencanaan pembangunan yang efektif di tingkat daerah. Ia mencontohkan bagaimana pemetaan lokasi program, seperti distribusi makan gratis, membutuhkan sistem informasi spasial yang akurat.

“Tanpa data spasial, daerah tidak bisa melakukan perencanaan titik-titik sentral pembangunan. Salah satu contohnya adalah pemetaan titik sebaran program makan gratis. Sistem informasi spasial dibutuhkan dalam proses perencanaan pembangunan. Kita perlu tahu jarak, lokasi, dan sejauh mana pelayanan bisa dijangkau. Tanpa itu, kita buta arah dalam membangun infrastruktur maupun menetapkan kebijakan,” ujarnya.

Lebih jauh, Ariadi juga menggarisbawahi pentingnya integrasi dan penandaan lokasi (tagging) berbasis spasial sejak tahap awal penyusunan dokumen perencanaan, seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Menurutnya, integrasi ini seharusnya dilanjutkan dan diperkuat dalam Rencana Strategis (Renstra) di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Komitmen terhadap penguatan data spasial juga tercermin dalam RPJMD Kabupaten Banjar, khususnya dalam Misi ke-4 yang berfokus pada tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan melayani. Salah satu arah kebijakannya adalah pengembangan jaringan informasi geospasial guna mendukung perencanaan berbasis data. Dalam konteks ini, dua indikator utama yang menjadi penguat adalah indikator infrastruktur serta indeks konektivitas antarwilayah.

Rezza Ryanda, operator geospasial dari Bappedalitbang Banjar yang hadir dalam forum tersebut, menyatakan dukungannya terhadap upaya sinergi antarwilayah. Ia menilai bahwa rakor ini menjadi ruang penting untuk menyamakan pandangan antarkabupaten/kota terkait pengelolaan dan pemanfaatan data spasial.

“Kolaborasi dan integrasi data merupakan kunci menuju efisiensi pembangunan daerah. Rakor seperti ini sangat dibutuhkan untuk memastikan seluruh pihak berjalan dalam satu arah,” ujarnya.

Rezza juga menjelaskan bahwa Kabupaten Banjar telah memiliki sistem geoportal yang aktif dan terbuka untuk publik melalui laman geoportal.banjarkab.go.id. Geoportal ini telah terhubung dengan platform nasional Satu Data Indonesia, dan hingga kini telah memuat 30 metadata serta 30 peta kartografi dari 16 SKPD. Jumlah tersebut terus diperbarui mengikuti perkembangan kebutuhan dan dinamika data spasial di daerah.

Sumber: Media Center Provinsi Kalimantan Selatan, Pemkab Banjar