Banjir yang terus berulang di Kalimantan Selatan memasuki sorotan baru setelah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka turun langsung meninjau kawasan terdampak di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Dalam kunjungan pada 8 Januari 2025 itu, Gibran menegaskan perlunya komitmen lebih kuat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengatasi banjir yang setiap musim hujan selalu kembali menghantui warga.

Kepada Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, Gibran menyampaikan keluhan warga dan mahasiswa yang menilai penanganan banjir selama ini belum menyentuh akar persoalan. “Pak Gubernur, tolong ini aspirasi mahasiswa dan warga bisa diselesaikan, ya,” pesan Gibran, dikutip dari ANTARA.

Ia menekankan bahwa banjir berulang tidak cukup dijawab dengan langkah-langkah responsif semata, tetapi harus dibedah secara komprehensif melalui koordinasi intensif antarpemerintah kabupaten, kota, dan provinsi. Salah satu titik tekan yang ia soroti adalah kemungkinan ketidaksesuaian pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Gibran memastikan akan menggelar pembahasan khusus bersama pemerintah daerah terkait indikasi pelanggaran tata ruang serta faktor-faktor lain yang memicu banjir selain curah hujan ekstrem. “Kami ingin tahu apakah ada pembangunan yang tidak sesuai RTRW yang menyebabkan air tertahan,” ujarnya saat berdialog dengan warga. Gubernur Muhidin menyatakan siap menindaklanjuti seluruh perhatian dan arahan Wapres, termasuk di wilayah lain, seperti Kabupaten Balangan.

Dalam dialog di lokasi, warga mengungkapkan bahwa banjir yang datang hampir setiap tahun telah memutus aktivitas ekonomi, pendidikan, dan mobilitas. Gibran menyebut keluhan itu sebagai pengingat bahwa kebijakan pemerintah harus benar-benar berpihak pada masyarakat daerah, khususnya mereka yang menjadi korban bencana berulang.

Menteri PU Tinjau Lokasi, Paparkan Penyebab Hidrologis Banjir

Sehari setelah kunjungan Wapres, perhatian pemerintah pusat kembali terlihat melalui kehadiran Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo. Pada 9 Januari 2026, Menteri PU meninjau lokasi banjir di Desa Keramat, Sungai Tabuk, dan menyerahkan bantuan sembako kepada warga. Dalam penjelasannya, Menteri PU memaparkan bahwa banjir di Sungai Tabuk merupakan kombinasi faktor hidrologis yang kompleks.

“Air Sungai Tabuk tidak bisa mengalir ke Sungai Martapura karena Sungai Martapura sendiri terdorong ke laut akibat pasang. Akhirnya air tertahan dan meluap ke permukiman,” ujarnya, seperti dikutip RilisKalimantan.com. Ia menyebut kondisi ini terjadi hampir setiap tahun sehingga penanganan struktural diperlukan sebagai solusi jangka panjang.

Pemerintah menyiapkan rencana besar melalui pembangunan Bendungan Riam Kiwa, yang telah lama direncanakan sebagai infrastruktur pengendali banjir, tetapi terhambat persoalan lahan. “Perencanaan bendungan sebenarnya sudah lama. Kendala lahan yang sempat muncul sudah kami selesaikan pada akhir 2024. Mudah-mudahan tahun ini pekerjaan fisiknya bisa segera dimulai,” kata Menteri PU. Ia menargetkan pembangunan tuntas dalam tiga tahun dan bahkan berupaya mempercepat menjadi dua tahun.