Dalam beberapa tahun terakhir, kebutuhan akan data geospasial yang akurat, mutakhir, dan terstandar makin mendesak seiring meningkatnya kompleksitas pembangunan nasional. Di tengah dinamika tersebut, proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP) menjadi sorotan publik karena disebut melibatkan vendor asing, terutama dari Tiongkok.
Namun, di tengah gonjang-ganjing itu, muncul pandangan konstruktif dari pakar geospasial Institut Teknologi Bandung (ITB), Ketut Wikantika, yang menyebut bahwa justru saat inilah momentum paling tepat untuk memperkuat penyediaan data dasar geospasial di seluruh wilayah NKRI. Ia menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi harus menjadi pilar utama dalam proyek pemetaan nasional karena Indonesia telah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman teknis yang cukup beragam untuk terlibat secara aktif dalam proses tersebut.
Dilansir dari SindoNews, Wikantika menilai bahwa jika pada akhirnya penyediaan data dasar geospasial serta peta dasar wilayah, baik urban maupun non-urban, dikerjakan oleh vendor internasional, maka keterlibatan SDM dalam negeri harus menjadi syarat mutlak. Kolaborasi teknis dan manajerial antara perusahaan asing, mitra lokal, dan perguruan tinggi dinilainya bukan hanya memungkinkan, melainkan juga penting untuk memastikan adanya transfer teknologi.
Dalam konteks geospasial, transfer teknologi meliputi pengolahan citra satelit resolusi tinggi, pemetaan LiDAR, akuisisi data menggunakan drone dan pesawat survei, pemodelan topografi 3D, hingga manajemen basis data spasial yang menjadi fondasi perencanaan ruang. Ia juga menekankan bahwa pemerintah harus memastikan keamanan data terjamin, mengingat risiko kebocoran data makin tinggi di era digital yang terhubung secara global.
Sebelumnya, Badan Informasi Geospasial (BIG) sejak Juli 2025 telah memulai proses tender proyek penyediaan data dasar geospasial berskala nasional. Proyek urban mencakup empat lot yang meliputi Kalimantan–Yogyakarta, Sumatera, Jawa, serta Jawa Timur–Bali–Maluku–Papua. Adapun pengumpulan data spasial non-urban juga dibagi ke empat lot yang mencakup Kalimantan, Sumatera, wilayah Jawa–Bali–NTB–NTT–Maluku–Papua Barat, hingga Papua bagian timur.
Seluruh rangkaian ini merupakan bagian dari ILASP dengan kode P180860, sebuah proyek strategis yang menargetkan pembentukan base map peta dasar skala besar sebagai fondasi tata ruang Indonesia. Dengan nilai mencapai USD 238 juta, ILASP menjadi salah satu investasi pemetaan terbesar dalam sejarah Indonesia, sekaligus momentum krusial untuk memperkuat teknologi dan kapasitas SDM geospasial dalam negeri.
