Perkembangan bibit siklon tropis 93S yang terpantau di wilayah timur Indonesia kembali menguji kesiapsiagaan pemerintah dalam merespons peringatan dini cuaca ekstrem. Di tengah meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi, pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dinilai menjadi kunci untuk menekan dampak yang lebih luas di masyarakat.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda meminta pemerintah agar mengedepankan pendekatan saintifik dalam menanggapi peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait fenomena tersebut. "Kami meminta pemerintah mengedepankan pendekatan saintifik dalam menghadapi peringatan BMKG terkait fenomena munculnya bibit siklon tropis 93S di wilayah timur Indonesia," ujar Syaiful Huda dikutip dari ANTARA, Senin, 15 Desember 2025. .
Menurut Huda, sikap responsif terhadap data dan analisis ilmiah sangat penting untuk meminimalkan risiko bencana, terutama setelah sejumlah wilayah di Sumatera dilanda banjir dan longsor dalam beberapa waktu terakhir. "Jangan menyangkal atau menganggap remeh peringatan yang diberikan oleh BMKG,” kata dia.
Baca juga: 8 Hari sebelum Banjir Sibolga-Tapanuli, BMKG Sudah Beri Peringatan Kepala Daerah
Ia menjelaskan, analisis BMKG menunjukkan bahwa bibit siklon tropis 93S berpotensi memicu gelombang tinggi di perairan selatan Jawa Timur hingga Nusa Tenggara Timur (NTT). Kondisi ini, kata Huda, berdampak langsung pada keselamatan masyarakat pesisir dan pelaku aktivitas kelautan. “Ini artinya harus ada antisipasi bagi masyarakat di wilayah Pesisir Selatan Jawa Timur, Bali, dan NTT dalam menghadapi cuaca buruk maupun badai yang bisa memicu kecelakaan laut hingga banjir rob,” ujarnya.
Lebih jauh, Huda mengingatkan bahwa cuaca ekstrem yang dipicu sistem siklonal juga berpotensi memicu bencana turunan, seperti banjir bandang dan tanah longsor, khususnya di wilayah dengan kondisi geografis rawan. “Ini berarti potensi banjir bandang dan longsor bisa terjadi. Masyarakat di wilayah-wilayah rawan longsor harus mendapatkan perhatian khusus agar tidak menjadi korban bencana seperti yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara,” terang Huda.
Dalam konteks mitigasi, Huda mendorong pemerintah pusat untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Ia menilai langkah antisipatif harus disesuaikan dengan karakter wilayah masing-masing, termasuk melalui pemanfaatan kearifan lokal.
“Pemerintah harus melakukan early warning berbasis kearifan daerah. Bisa melalui sirene, pengeras suara di tempat ibadah, hingga kentongan. Dengan begitu, saat terjadi banjir atau tanah longsor, warga bisa langsung mengungsi,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto sebelumnya juga mengingatkan masyarakat untuk terus memantau perkembangan bibit siklon tropis 93S yang saat ini terpantau di Samudra Hindia selatan Bali–Nusa Tenggara, tepatnya di sekitar 12.0°LS dan 115.8°BT. Berdasarkan analisis BMKG, sistem tersebut bergerak perlahan ke arah barat daya menjauhi wilayah Indonesia dan dalam 24 hingga 72 jam ke depan masih memiliki peluang rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis.
“Secara tidak langsung, 93S juga memicu potensi cuaca ekstrem dalam beberapa hari ke depan. Yaitu, hujan dengan intensitas sedang-lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, serta angin kencang dan gelombang tinggi berpotensi di pesisir selatan Jawa Timur, Bali, hingga Nusa Tenggara,” kata Guswanto.
BMKG juga mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk terus memantau informasi resmi dan mengikuti arahan mitigasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. Akses informasi dapat diperoleh melalui situs resmi BMKG, media sosial @infoBMKG, aplikasi InfoBMKG, laman TCWC Jakarta, maupun layanan informasi 196. Selain itu, masyarakat diingatkan untuk melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan sederhana di tingkat rumah tangga.
Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani, berpesan agar masyarakat turut melakukan upaya mitigasi dengan menjaga kebersihan lingkungan dan drainase, serta mengantisipasi dampak cuaca ekstrem dengan mempersiapkan bahan makanan dan benda-benda berharga. "Selain itu, masyarakat pesisir dan pelaku aktivitas kelautan diharapkan mewaspadai gelombang tinggi di sejumlah perairan dan menyesuaikan aktivitas operasional,” kata Andri.
