Musibah banjir yang terjadi di wilayah Sibolga–Tapanuli menyadarkan banyak pihak bahwa ancaman hidrometeorologis kini kian nyata dan dapat terjadi kapan saja. Di tengah perubahan iklim global yang memicu cuaca ekstrem, keberadaan informasi geospasial dan sistem peringatan dini menjadi instrumen krusial untuk meminimalkan risiko bencana. Peristiwa ini juga membuka kembali diskusi mengenai sejauh mana informasi teknis dari otoritas meteorologi direspons secara serius oleh pemangku kebijakan di daerah.
Potensi banjir di Sibolga–Tapanuli sesungguhnya telah terdeteksi jauh sebelum kejadian. CNN Indonesia melaporkan bahwa BMKG, melalui pemodelan atmosfer, pengamatan satelit, serta sistem peringatan dini cuaca, berhasil memprediksi potensi terbentuknya Siklon Tropis Senyar. Sistem ini membaca pola tekanan rendah di Samudra Hindia yang membawa massa udara lembap menuju Sumatera, meningkatkan peluang hujan ekstrem. Berdasarkan hasil tersebut, peringatan potensi cuaca buruk disampaikan delapan hari sebelum siklon berkembang menjadi sistem utama, menunjukkan bahwa aspek deteksi dini telah berjalan sesuai prosedur berbasis data geospasial.
Peringatan ini tidak hanya dikirim satu kali, tetapi diperkuat kembali empat hari sebelum kejadian dan dua hari menjelang banjir. Informasi disampaikan melalui jaringan balai besar BMKG wilayah yang memiliki mandat langsung untuk memperingatkan provinsi terdampak. Pihak BMKG menjelaskan bahwa sejumlah kepala daerah langsung menyampaikan instruksi kepada jajarannya agar mempersiapkan potensi risiko, termasuk antisipasi banjir dan dampak hidrometeorologis lainnya. Namun, variasi respons antarwilayah memperlihatkan bahwa kesadaran dan koordinasi mitigasi belum berjalan merata sehingga sistem peringatan tidak sepenuhnya terkonversi menjadi langkah strategis di lapangan.
Secara geospasial, kondisi topografi Sibolga–Tapanuli, kepadatan permukiman, serta pola penggunaan lahan memiliki peran penting dalam memperparah dampak banjir. Siklon tropis membawa curah hujan ekstrem yang menyebabkan debit air meningkat drastis, sementara perubahan bentang lahan, berkurangnya daerah resapan, dan keberadaan permukiman di area rawan banjir mempercepat limpasan permukaan. Kombinasi faktor atmosfer dan spasial inilah yang menunjukkan bahwa banjir bukan hanya konsekuensi cuaca ekstrem, tetapi juga cerminan kerentanan kawasan akibat pengelolaan ruang yang belum ideal.
BMKG menegaskan bahwa lima balai besar yang dimiliki telah mempunyai kewenangan untuk menyampaikan peringatan langsung kepada pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi prediksi, instrumen pengamatan, serta analisis geospasial sudah cukup maju untuk mendeteksi ancaman bencana. Namun, tantangan yang masih muncul terletak pada kesiapan daerah dalam mengelola informasi teknis tersebut. Minimnya pemahaman dan kesadaran mitigasi menyebabkan informasi berbasis data tidak segera diikuti langkah antisipasi, seperti penyiapan jalur evakuasi, peningkatan kesiagaan tim penanggulangan, hingga penataan zona rentan banjir.
