Prabowo Serahkan 90.000 Hektare untuk Konservasi Gajah, Bagaimana Menurut Geospasial?

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, membagikan kisah penyerahan lahan konsesi hutan tanaman industri (HTI) miliknya seluas 90 ribu hektar di Takengon, Aceh untuk dijadikan kawasan perlindungan gajah. Cerita ini ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang digelar di Edutorium KH Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Solo, Jawa Tengah, pada Minggu malam, 20 Juli 2025.

"Suatu saat, saya didatangi, dikirim utusan ke saya oleh kelompok pecinta atau konservasi alam, WWF. WWF ini pembinanya Raja Charles III, salah satu pembinanya. Utusan datang ke saya. Mereka tahu bahwa saya sebagai pengusaha. Sebelum saya masuk politik, saya pengusaha, saya punya HTI, konsesi HTI di Aceh, dipercaya kepada saya cukup besar itu 98.000 hektar di daerah Takengon, Aceh," tutur Prabowo.

Ia menjelaskan bahwa perwakilan dari WWF mengajukan permohonan pemanfaatan lahan seluas 10 ribu hektar dari konsesi yang ia kelola untuk dijadikan kawasan perlindungan gajah. Cerita ini kemudian sampai ke Inggris dan diketahui oleh Raja Charles III, yang merupakan salah satu pembina WWF. Prabowo mengungkapkan bahwa ia menerima surat ucapan terima kasih dari Raja Charles III, yang disampaikan langsung oleh Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, di Istana Merdeka, Jakarta.

Merespons surat tersebut, Prabowo memutuskan untuk memperluas area lahan yang diserahkan untuk perlindungan gajah dari sebelumnya 20 ribu hektar menjadi 90 ribu hektar dari total 98 ribu hektar konsesi yang ia miliki. "Begitu saya baca surat dari Raja Charles, saya sampaikan ke Duta Besar memang dari konsesi yang saya kuasai saya telah serahkan 20.000 hektar. Tapi karena surat dari Raja Charles ini, saya ambil keputusan sekarang saya serahkan 90.000 hektar untuk kawasan perlindungan. Saya sisakan 8.000," terang Prabowo.

Perlu Kajian Geospasial

Penyerahan lahan seluas 90 ribu hektar oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Takengon, Aceh untuk dijadikan kawasan perlindungan gajah memiliki makna strategis, terutama jika dilihat dari pendekatan geospasial. Pendekatan ini memungkinkan pengelolaan kawasan konservasi dilakukan secara lebih ilmiah dan meminimalkan kerugian ekologis.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh menyambut baik komitmen Prabowo tersebut. Meski demikian, Walhi menekankan perlunya verifikasi lapangan karena tidak semua kawasan tersebut dinilai layak untuk habitat gajah.

Direktur Walhi Aceh, Ahmad Shalihin, mengatakan bahwa gajah membutuhkan kawasan dengan tutupan hutan yang padat dan rapat, bukan sekadar hamparan lahan kosong. “Kita menghargai komitmen Presiden. Tapi perlu diingat, belum tentu semua dari 90 ribu hektare itu cocok untuk gajah. Ground check wajib dilakukan agar benar-benar efektif melindungi satwa,” kata Shalihin kepada AJNN, Senin, 21 Juli 2025.

Menurut Walhi Aceh, kawasan habitat gajah di Aceh hanya tersebar di beberapa titik, seperti Gunung Salak, kawasan Asia Utara, dan Karang Ampar. Sementara, sebagian besar wilayah HTI, khususnya di daerah Bintang, justru lebih sesuai sebagai koridor harimau. “Kalau untuk satwa liar lain seperti harimau, masih sangat mungkin. Tapi kalau gajah, tidak semua areal bisa langsung diklaim cocok,” jelas Shalihin.

Diketahui bahwa gajah merupakan satwa yang memiliki wilayah jelajah luas dan cenderung bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain. Oleh karena itu, pendekatan geospasial juga diperlukan untuk memetakan koridor satwa liar, yaitu jalur pergerakan alami gajah yang menghubungkan satu habitat ke habitat lain. Jika koridor tersebut terputus, maka fragmentasi habitat dapat terjadi dan mengancam kelangsungan hidup populasi.