Pemkab Penajam Paser Utara Jalin Kerja Sama Fotogrametri dengan PT Quancons Forensik Indonesia, Dorong Pembangunan Berbasis Data Akurat

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengambil langkah strategis dalam memperkuat basis data spasial wilayahnya melalui kerja sama resmi dengan PT Quancons Forensik Indonesia. Penandatanganan nota kesepahaman ini dilaksanakan pada Rabu pagi, 28 Mei 2025, bertempat di Ruang Rapat Bupati lantai III. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati PPU, Mudyat Noor, didampingi oleh Sekretaris Daerah, sebagai bentuk dukungan penuh terhadap inisiatif pemutakhiran data fotogrametri.

Kerja sama ini bertujuan untuk menghasilkan data spasial yang lebih akurat, mutakhir, dan presisi, yang akan menjadi landasan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Keberadaan data fotogrametri yang andal akan memudahkan pemerintah daerah dalam memetakan wilayah, mengidentifikasi potensi lahan, serta memantau pertumbuhan infrastruktur dengan lebih efisien dan terukur.

PT Quancons Forensik Indonesia, sebagai mitra teknis dalam proyek ini, menghadirkan keahlian dan teknologi canggih di bidang pemetaan udara dan fotogrametri. Dalam sambutannya, Direktur Utama PT Quancons, Muhamad Arif Rifai, menyampaikan komitmen perusahaan untuk memberikan hasil kerja terbaik.

“Kami berharap data yang kami hasilkan dapat menjadi dasar spasial yang akurat bagi pembangunan PPU ke depan, serta membuka ruang kolaborasi berkelanjutan di bidang tata ruang dan pembangunan daerah,” ungkap Arif dilansir dari laman resmi Pemkab Penajam Paser Utara.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemetaan akan menggunakan berbagai perangkat mutakhir, salah satunya adalah drone Trinity Pro, yang mengusung teknologi VTOL (vertical take-off and landing). Drone ini memiliki kemampuan terbang hingga 90 menit dan mampu mencakup area luas dalam satu kali misi pemetaan, menjadikannya sangat efektif untuk wilayah dengan kontur yang kompleks.

Bupati PPU, Mudyat Noor, dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas kerja sama ini, serta menekankan bahwa data fotogrametri bukan hanya penting, tetapi juga krusial dalam pengambilan keputusan pembangunan yang tepat sasaran. Ia berharap data yang dihasilkan dapat mengatasi persoalan tumpang tindih informasi antarsektor, seperti di tingkat kecamatan, pertanahan, dan kelurahan.

“Selama ini, sering kali terjadi ketidaksinkronan data antarwilayah. Dengan adanya data fotogrametri yang terstandar dan valid, kita bisa menyepakati satu sumber data resmi untuk mendukung berbagai sektor pembangunan,” tegasnya.

Proyek pemutakhiran data fotogrametri ini direncanakan berlangsung selama 3 hingga 6 bulan, tergantung pada kondisi lapangan dan cakupan wilayah yang dipetakan. Setelah proyek selesai, seluruh data akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten PPU sebagai basis dalam merancang kebijakan, perencanaan tata ruang, dan pembangunan infrastruktur.

Sumber: Antara Kaltim, Pemkab Penajam Paser Utara