Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai instrumen utama dalam menciptakan kota-kota yang berkarakter, inklusif, dan berkelanjutan. RDTR, menurutnya, bukan sekadar dokumen teknis, melainkan juga peta jalan pembangunan yang menentukan arah, identitas, dan masa depan kota di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Bima dalam acara Sarasehan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2025 di Hotel Sheraton Gandaria, Jakarta, Kamis, 6 November 2025. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan bahwa RDTR berfungsi sebagai zonasi yang mengatur penempatan serta pemetaan lokasi pembangunan sehingga setiap kebijakan ruang memiliki dasar yang jelas dan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
“Kita berharap, RDTR ini bisa membuat kota bertransformasi, dari sekadar kota yang sama prototipenya, menjadi kota yang kita mimpikan, kota yang berkelanjutan, kota hijau, dan kota inklusif, serta ekonominya tumbuh,” kata Bima, dikutip dari detikNews.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam penyusunan desain tata ruang yang baik, sejumlah aspek harus menjadi perhatian utama. Aspek tersebut mulai dari pelestarian lahan hijau, perlindungan lahan sawah produktif, hingga pengaturan area pembangunan berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. RDTR, menurut Bima, juga harus mampu menampilkan penjenamaan atau ciri khas setiap kota, agar memiliki identitas yang kuat dan berbeda satu sama lain.
Namun, ia mengakui bahwa mewujudkan hal tersebut bukanlah pekerjaan mudah. “Ini tidak mudah, untuk menyulap [atau] mentransformasi lautan ruko, lautan angkot, lautan PKL (pedagang kaki lima) menjadi nuansa lokal yang betul-betul kuat,” tuturnya.
Bima menilai, proses menciptakan kota berkarakter tidak dapat dilakukan secara sektoral. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga dan peran masyarakat dalam perencanaan ruang. “Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia, tokoh adat, dan masyarakat harus berkoordinasi secara erat demi mewujudkan perencanaan kota yang partisipatif dan inklusif,” ujarnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan agar dukungan anggaran yang diberikan pemerintah pusat dimanfaatkan dengan semangat kolaborasi. “Saya kira kita harus manfaatkan kebaikan hati dari Pak Menteri Keuangan, Pak Menteri ATR (Agraria dan Tata Ruang), alokasi untuk RDTR ini, kita sambut dengan semangat kolektif dan kebersamaan untuk pembangunan yang melibatkan semua,” katanya.
Menurut Bima, pembangunan tata ruang kota bukan hanya soal teknis perencanaan, tetapi juga warisan berharga bagi generasi muda di masa depan. Oleh karena itu, ia mengajak aparatur sipil negara (ASN) muda untuk berperan aktif dan mengasah kemampuan mereka dalam menata ruang yang lebih sehat, inklusif, dan terbuka.
“Kita butuhkan keahliannya, lebih dari sekadar politik dan pemerintahan, tapi kemampuan untuk menata ruang lebih inklusif dan terbuka demi cita-cita kita menjadi negara maju di tahun 2045,” pungkas Bima.
