Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmatan) Kota Bandung mempercepat langkah modernisasi layanan dengan mengandalkan teknologi udara tanpa awak. Pada 2026, institusi ini menargetkan pengoperasian 14 unit drone sebagai bagian dari strategi peningkatan kecepatan respons, terutama di kawasan padat penduduk yang sulit diakses kendaraan pemadam.
Kepala Damkarmatan Kota Bandung, Soni Bakhtiar, menjelaskan bahwa pengadaan drone tersebut berasal dari dua sumber anggaran, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dana Alokasi Khusus. Untuk pengadaan melalui APBD, dua unit drone dialokasikan dengan nilai sekitar Rp1,2 miliar per unit atau total Rp2,4 miliar. “Drone yang dari APBD ada dua unit. Sementara untuk DAK, kita mengajukan total 12 drone, terdiri dari delapan unit untuk empat UPT dan tambahan empat unit untuk Mako pusat. Jadi total keseluruhan ada 14 drone yang direncanakan digunakan pada tahun 2026,” ujar Soni, Senin 12 Januari 2026, dikutip dari RRI.co.id.
Menurutnya, penggunaan drone menjadi solusi praktis pada kejadian kebakaran dan penyelamatan di area yang tidak dapat dijangkau kendaraan pemadam. Teknologi ini memungkinkan identifikasi titik api secara cepat sekaligus mendukung penanganan awal sebelum petugas tiba di lokasi. “Selama ini, di daerah kumuh atau kawasan padat penduduk, mobil pemadam sering kali tidak bisa masuk. Dengan drone, percepatan penanganan bisa kita lakukan, baik untuk pemadaman maupun penyelamatan,” jelasnya.
Damkarmatan akan mengoperasikan dua tipe drone utama. Pertama, drone sprayer yang mampu mengangkat selang dan nozzle untuk memadamkan api dari udara. Kedua, drone untuk menurunkan peralatan yang dapat mengirim perlengkapan pemadaman maupun penyelamatan ke titik-titik ekstrem. “Drone ini kita pilih berdasarkan hasil analisis dan strategi yang sudah kita susun. Selain untuk pemadaman, drone juga bisa digunakan untuk evakuasi, misalnya di gedung tinggi, lokasi banjir, atau daerah longsor yang sulit dijangkau petugas,” kata Soni.
Penguatan armada berbasis teknologi ini merupakan bagian dari upaya Damkarmatan memenuhi standar pelayanan minimal yang saat ini baru terpenuhi sekitar 60 persen. Idealnya, institusi ini harus memiliki 60 jenis sarana dan prasarana pendukung. Dengan kombinasi APBD dan DAK, Damkarmatan Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk memperkuat layanan secara menyeluruh termasuk operasional 14 unit drone yang akan disebar ke empat UPT dan Mako pusat pada 2026.
Soni berharap dukungan dari pemerintah pusat dapat segera terealisasi. “Mudah-mudahan DAK ini bisa terealisasi pada 2026. Kalau terealisasi, maka di tahun tersebut kita sudah bisa mengoperasikan seluruh drone yang direncanakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya.
