Wilayah pesisir utara Pulau Jawa selama bertahun-tahun berada dalam tekanan berat akibat kombinasi pertumbuhan kota, eksploitasi ruang pesisir, serta dampak perubahan iklim yang makin nyata. Banjir rob, abrasi pantai, dan penurunan muka tanah menjadi persoalan kronis yang mengancam keberlanjutan kawasan ini. Dengan demikian, kehadiran data geospasial yang akurat menjadi kebutuhan mendasar agar kebijakan dan pembangunan infrastruktur pesisir tidak lagi berbasis asumsi, melainkan bertumpu pada kondisi riil lapangan. Atas dasar itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) melaksanakan survei hidro-oseanografi di Teluk Jakarta dan Perairan Semarang sebagai fondasi pengelolaan Pantai Utara Jawa.
Survei hidro-oseanografi ini bertujuan menyediakan profil fisik perairan secara menyeluruh guna mendukung perencanaan teknis pembangunan dan pengembangan tanggul laut Pantura. Data yang dikumpulkan mencakup pemetaan kedalaman laut, kondisi geofisika dasar laut, pola arus dan gelombang, pemodelan hidrodinamika, karakteristik sedimen, hingga kualitas perairan. Seluruh data tersebut dipadukan dalam kerangka spasial untuk menggambarkan dinamika laut yang memengaruhi stabilitas struktur tanggul serta interaksi antara laut dan kawasan perkotaan pesisir.
Hasil analisis menunjukkan bahwa Teluk Jakarta dan Perairan Semarang merupakan dua wilayah dengan tingkat kerentanan tertinggi di Pantura. Kombinasi kenaikan muka air laut, perubahan iklim, dan penurunan muka tanah yang berlangsung cepat meningkatkan risiko banjir rob, erosi pantai, serta degradasi ekosistem pesisir. Kerentanan ini juga berdampak langsung pada aktivitas ekonomi, permukiman, dan infrastruktur vital di kawasan pesisir. Kondisi tersebut menuntut adanya intervensi strategis yang berbasis data ilmiah, terukur, dan mampu menjadi landasan perencanaan perlindungan pesisir jangka panjang.
Dilansir dari TechnologyIndonesia.id, Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana menegaskan bahwa perencanaan tanggul laut yang aman dan berkelanjutan memerlukan data hidro-oseanografi yang akurat dan terstandar. Data geospasial ini menjadi penentu ketepatan desain, ketahanan struktur terhadap dinamika laut, serta upaya meminimalkan risiko lingkungan dan sosial. Survei yang dilaksanakan pada 20 November hingga 29 Desember 2025 tersebut melalui tahapan persiapan, pengumpulan, pengolahan, pemodelan, dan analisis data sesuai standar nasional dan internasional, sehingga menghasilkan informasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa dalam pembangunan tanggul laut dan penataan kawasan pesisir Pantura.
