Anggaran Kementerian ATR/BPN Naik, Anggota DPR Dorong Penyelesaian Konflik Agraria dan Tata Ruang

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ahmad Heryawan, mendorong penyelesaian konflik agraria dan permasalahan tata ruang dalam rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, Kepala BNPP, dan Ketua DKPP.

Berdasarkan artikel situs web resmi Fraksi PKS, dalam rapat tersebut, dibahas peningkatan signifikan anggaran Kementerian ATR/BPN, dari Rp4,4 triliun menjadi Rp9,4 triliun. Ahmad Heryawan mengapresiasi kenaikan ini dan berharap dana tersebut dimanfaatkan untuk menyelesaikan persoalan mendasar di bidang agraria dan tata ruang.

“Setiap rupiah dari APBN harus berdampak langsung atau tidak langsung pada kesejahteraan rakyat. Dengan meningkatnya anggaran ATR/BPN, kami berharap penanganan konflik agraria dan penataan ruang bisa lebih fokus dan tuntas,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa momentum kenaikan anggaran ini harus digunakan untuk menyelesaikan konflik pertanahan yang selama ini berlarut-larut. Salah satu masalah yang menonjol adalah adanya desa yang sebagian besar bahkan seluruh wilayahnya secara administratif masuk ke kawasan hutan, meski telah lama dihuni masyarakat.

“Kami menemukan di beberapa daerah, seperti Bogor dan Nusa Tenggara Timur, ada desa-desa yang sebagian besar atau seluruh wilayahnya masuk kawasan hutan. Namun, di sana sudah ada masyarakat, ada fasilitas umum, bahkan ada sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh BPN. Ini harus diselesaikan dengan bijak dan adil,” tegasnya.

Selain itu, Ahmad Heryawan juga mendorong percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta memasukkan lahan sosial, seperti tanah wakaf, tempat ibadah, dan lembaga pendidikan, sebagai prioritas sertifikasi. Ia mengingatkan agar praktik pungutan liar di lapangan tidak merusak semangat reformasi agraria.

“Kami mengapresiasi program PTSL dan AKEP yang sudah nol biaya. Tapi kami juga menyoroti adanya praktik pungutan liar di lapangan. Ini bertentangan dengan semangat reformasi agraria. Masyarakat harus benar-benar merasakan bahwa program ini gratis,” ujarnya.

Di bidang tata ruang, ia menyoroti pentingnya fokus pada sinkronisasi batas wilayah desa, kawasan transmigrasi, dan hutan negara yang selama ini sering tumpang tindih. Menurutnya, penetapan kawasan tanpa memperhatikan realitas sosial di lapangan rentan menimbulkan konflik berkepanjangan.

Ahmad Heryawan juga menegaskan pentingnya sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam infrastruktur, irigasi, pendidikan, dan kesehatan. “Kita harus pastikan pembangunan berjalan dari hulu sampai hilir. Jangan sampai anggaran pusat sudah turun, tapi daerah belum siap. Atau sebaliknya, daerah siap tapi pusat tidak hadir. Sinkronisasi ini penting, karena akan berdampak langsung pada pelayanan publik,” katanya.

Anggaran Kementerian ATR/BPN Naik

Menteri Nusron menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran tahun 2026 akan difokuskan pada peningkatan layanan publik dan program prioritas pertanahan. Dari jumlah tersebut, Rp6,475 triliun dialokasikan untuk belanja operasional, termasuk pembayaran gaji, tunjangan, serta mendukung operasional 527 satuan kerja (Satker) Kementerian ATR/BPN di pusat dan daerah. Kemudian, sekitar Rp3,023 triliun difokuskan untuk kegiatan non-operasional.

"Belanja operasional diarahkan untuk menjaga kinerja pelayanan dasar, sementara anggaran non-operasional kami dorong untuk program strategis, seperti konsolidasi tanah, redistribusi tanah, hingga peta zona nilai tanah. Total program prioritas yang dijalankan Kementerian ATR/BPN mencapai Rp1,8 triliun," kata Menteri Nusron, dikutip dari ANTARA.

Selain pengelolaan anggaran, Kementerian ATR/BPN juga menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2026 sebesar Rp3,289 triliun, meningkat sekitar Rp300 miliar atau 9,12 persen dari tahun sebelumnya. Target ini didominasi oleh layanan fungsional senilai Rp3,545 triliun, dan sisanya Rp44,651 miliar berasal dari layanan umum.

Melalui pagu anggaran yang sudah ditetapkan oleh Komisi II DPR RI, Menteri Nusron menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN berkomitmen menjaga akuntabilitas dalam penggunaan anggaran dengan tetap berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menyebutkan sinergi antara pemerintah dengan legislatif menjadi kunci agar program pertanahan dan tata ruang berjalan optimal.