Indonesia berada di kawasan rawan bencana. Letaknya yang tepat di atas Cincin Api Pasifik membuat negeri ini dikelilingi 295 sesar aktif, 14 segmen sumber gempa subduksi, serta ratusan patahan lain yang belum teridentifikasi. Kondisi tektonik yang melibatkan pertemuan tiga lempeng besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, menjadikan wilayah seperti Sumatera, Jawa, Bali–NTB–NTT, Sulawesi, Maluku, hingga Papua terus berhadapan dengan ancaman gempa bumi, tsunami, dan deformasi permukaan. Dalam situasi seperti itu, pertanyaan besar pun muncul. Sejauh mana mitigasi bencana di Indonesia mampu menekan dampak kerusakan dan korban jiwa?
Menurut Dosen Program Studi Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Danardono, S.Si., M.Sc., kunci utama mitigasi sebenarnya berada pada fase prabencana. Indonesia memang telah memiliki peta risiko nasional melalui platform InaRISK, yang memberikan gambaran makro mengenai ancaman banjir, gempa bumi, longsor, hingga hidrometeorologi. Namun, cakupannya belum menyentuh wilayah kecil, seperti kecamatan dan desa.
“Peta BNPB itu sangat bagus, tetapi skalanya besar, belum detail sampai tingkat kecamatan atau desa. Di situlah gap yang perlu ditutup. Pemetaan risiko bencana itu hal yang sangat penting dalam upaya mitigasi karena menjadi dasar menentukan daerah prioritas dan strategi adaptasi masyarakat,” jelasnya kepada ANTARA.
Ia menilai tanggung jawab pemetaan detail seharusnya dilanjutkan oleh BPBD provinsi dan kabupaten. Namun, belum semua daerah memiliki peta yang memadai. Padahal Indonesia memiliki sistem deteksi dini seperti InaTEWS, sensor kegempaan, dan pemantauan deformasi yang kualitasnya tidak kalah dengan negara maju. Persoalannya justru muncul pada pemeliharaan peralatan.
“Kalau semuanya diserahkan ke pusat, tentu berat. Mitigasi itu harus kolaboratif. Pemerintah, institusi pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta harus terlibat. Banyak alat early warning system yang hilang atau dicuri. Ketika alat itu hilang, data terputus, dan ini menjadi problem serius,” katanya.
Metode UAV
Dalam penelitian yang ia lakukan, UAV (unmanned aerial vehicle) atau drone terbukti mampu menutup celah pemetaan detail di lapangan. UAV sangat efektif untuk mendapatkan data elevasi, penggunaan lahan, hingga kondisi permukaan yang dibutuhkan untuk menyusun jalur evakuasi tsunami dan analisis spasial lainnya. “Data UAV sangat membantu dalam akuisisi data spasial, seperti elevasi dan penggunaan lahan. Tanpa data detail, jalur evakuasi tidak dapat disusun secara akurat,” ujarnya.
Secara global, drone juga terbukti memiliki peran strategis dalam fase tanggap darurat bencana. Ia memungkinkan pemetaan cepat di area yang sulit dijangkau, memberikan visual real-time mengenai kerusakan, serta membantu tim penyelamat menentukan prioritas evakuasi. Drone dapat menjangkau daerah yang terisolasi akibat longsor, banjir, atau infrastruktur rusak sehingga mempercepat pengambilan keputusan berbasis data.
Namun, teknologi saja tidak cukup. Danardono menyoroti minimnya pendidikan kebencanaan di masyarakat. Program Sekolah Aman Bencana (SPAB) yang diatur dalam Permendikbud No. 33 Tahun 2019 belum menjangkau seluruh sekolah di Indonesia. Untuk mendukung penguatan kapasitas kebencanaan, Prodi Geografi UMS memasukkan konsentrasi lingkungan fisik dan kebencanaan ke dalam kurikulum mulai semester lima. Mahasiswa dibekali kemampuan akuisisi data kebencanaan, manajemen bencana, hingga perencanaan jalur evakuasi berbasis UAV.
