Gelombang banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November hingga awal Desember 2025 telah meninggalkan jejak kehancuran yang sulit dibayangkan. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa hingga Rabu, 3 Desember 2025 pagi, jumlah korban tewas mencapai 753 orang dan 650 lainnya masih hilang.

Tiga provinsi ini menanggung beban yang hampir setara. Aceh kehilangan 218 warganya, Sumatra Utara 301 orang, dan Sumatra Barat 234 orang. Ribuan lainnya luka-luka, sementara jumlah penduduk yang terdampak telah menembus 3,3 juta jiwa.

Di balik angka-angka duka tersebut, para ahli menegaskan bahwa bencana ini tak dapat dibaca sebagai peristiwa tunggal. Fenomena banjir bandang bukan hanya akibat curah hujan ekstrem, tetapi akumulasi kerusakan lingkungan di hulu sungai yang telah berlangsung puluhan tahun.

Dr. Ir. Hatma Suryatmojo, S.Hut., M.Si., IPU., Peneliti Hidrologi Hutan dan Konservasi DAS dari UGM, menegaskan bahwa rangkaian bencana akhir November 2025 merupakan bagian dari pola berulang.

“Curah hujan memang sangat tinggi kala itu, BMKG mencatat beberapa wilayah di Sumut diguyur lebih dari 300 mm hujan per hari pada puncak kejadian. Curah hujan ekstrem ini dipicu oleh dinamika atmosfer luar biasa, termasuk adanya Siklon Tropis Senyar yang terbentuk di Selat Malaka pada akhir November 2025. Namun, cuaca ekstrem hanyalah pemicu awal. Dampak merusak banjir bandang tersebut sesungguhnya diperparah oleh rapuhnya benteng alam di kawasan hulu,” ujarnya.

Hatma menjelaskan bahwa kerusakan ekosistem hutan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) telah menghilangkan fungsi dasar kawasan hutan sebagai pengendali daur air. Tanpa tutupan hutan, proses intersepsi, infiltrasi, hingga evapotranspirasi melemah drastis sehingga menyebabkan erosi dan limpasan permukaan menjadi tak terkendali. Ia menegaskan bahwa hutan alami bekerja bak spons raksasa yang menyerap air hujan.

“Berbagai hasil penelitian di hutan tropis alami di Kalimantan dan Sumatera menunjukkan kemampuan hutan untuk menahan dan menampung air hujan di tajuk (intersepsi) mencapai 15–35 persen dari hujan. Sementara itu dengan permukaan tanah yang tidak terganggu, hutan mampu memasukkan air ke dalam tanah (infiltrasi) hingga 55 persen dari hujan sehingga limpasan permukaan (surface runoff) yang mengalir ke badan sungai hanya tersisa 10–20 persen saja. Belum lagi kemampuan hutan untuk mengembalikan air ke atmosfer melalui proses evapotranspirasi yang bisa mencapai 25–40 persen dari total hujan,” terang Hatma dilansir dari laman resmi UGM.

Ketika fungsi-fungsi itu hilang, air hujan tidak lagi diserap tanah dan langsung meluncur menuju hilir. “Peran hutan untuk intersepsi, infiltrasi, dan evapotranspirasi akan hilang. Air hujan yang deras tak lagi banyak terserap karena lapisan tanah kehilangan porositas akibat hilangnya jaringan akar. Akibatnya, mayoritas hujan menjadi limpasan permukaan yang langsung mengalir deras ke hilir,” tambah Hatma.

Ia juga mengingatkan bahwa bahkan hutan yang masih relatif utuh memiliki ambang batas ketika menghadapi hujan ekstrem. Beban air yang terlalu besar dapat memicu longsor, dan material longsor berupa tanah, batu, serta batang pohon dapat membendung aliran sungai. Ketika bendungan alami itu jebol, banjir bandang pun tak terhindarkan.

“Pendangkalan dan penyempitan sungai akibat sedimen ini akhirnya memperbesar risiko luapan banjir. Dengan kata lain, hutan hulu yang hilang berarti hilangnya sabuk pengaman alami bagi kawasan di bawahnya,” jelasnya.

Kerusakan Berlangsung Lama

Kerusakan hutan di Sumatera, menurut Hatma, telah berlangsung lama dan terjadi hampir di seluruh provinsi. Di Aceh, sekitar 59% wilayahnya masih berupa hutan alam pada 2020, tetapi provinsi ini kehilangan lebih dari 700.000 hektare hutan dalam tiga dekade terakhir. Sementara itu, kondisi Sumatera Utara jauh lebih genting, tutupan hutannya tinggal 29% dari total daratan, sebagian besar tersisa sebagai fragmen terisolasi di punggungan Bukit Barisan. Ekosistem Batang Toru, salah satu benteng terakhir hutan Sumut, kini terus tertekan oleh konsesi industri, pembukaan kebun, dan pertambangan emas.

Di Sumatera Barat, meski tutupan hutan masih sekitar 54%, laju deforestasinya merupakan salah satu yang tertinggi di Sumatera. Tekanan terhadap kawasan hulu DAS datang dari perambahan, alih fungsi lahan menjadi kebun sawit, hingga illegal logging yang berlangsung terbuka. Akibatnya, wilayah tangkapan air kehilangan kemampuan menahan curah hujan ekstrem, dan desa-desa di hilir menanggung dampaknya.

“Tragedi banjir bandang yang melanda Sumatera pada November 2025 sejatinya merupakan akumulasi ‘dosa ekologis’ di hulu DAS. Cuaca ekstrem saat itu hanya pemicu, daya rusak yang terjadi tak lepas dari parahnya kerusakan lingkungan di wilayah hulu hingga hilir DAS,” tegas Hatma.

Ia menambahkan bahwa lemahnya penataan ruang dan pengendalian kawasan telah membuka peluang bagi perambahan dan alih fungsi lahan sehingga memperburuk risiko bencana hidrometeorologi. “Banjir bandang di November 2025 di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mungkin tercatat sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah beberapa dekade terakhir. Kejadian ini menunjukkan tren bencana hidrometeorologi cenderung makin parah seiring akumulasi deforestasi dan perubahan iklim,” tandasnya.