Tekanan terhadap ruang hutan dataran rendah di Sumatera kembali memuncak di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Dari udara, citra radar dan satelit memperlihatkan pola guratan pembukaan lahan yang makin melebar, jalan-jalan baru yang merangsek ke inti kawasan, hingga petak-petak kebun sawit yang menggerus habitat mamalia langka. Di darat, pemerintah memulai langkah penertiban yang berdampak pada ribuan warga.
Siaran pers Kementerian Kehutanan pada 20 Juni 2025 mencatat luas resmi TNTN adalah 81.739 hektare. Namun, pembacaan lapangan dan analisis historis menunjukkan tekanan yang jauh lebih besar. Dilansir dari Riausatu.com, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan dalam rapat koordinasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) bahwa pada 2014 TNTN tercatat 81.793 hektare, tetapi kini tersisa hanya 12.561 hektare. Sementara itu, sekitar 40.000 hektare telah berubah menjadi kebun sawit ilegal. Angka tersebut setara hampir setengah total taman nasional.
Data satelit Global Forest Watch menegaskan laju kehilangan itu. Diketahui 78% tutupan hutan primer hilang antara 2009–2023. Citra radar menunjukkan aktivitas pembukaan lahan terus berlanjut hingga awal 2024. Di peta, kawasan yang semula hijau rapat kini terfragmentasi menjadi mosaik perkebunan, jalur akses, dan tambalan hutan yang makin rapuh.
Dilansir dari Mongabay Indonesia, WWF bahkan mencatat bahwa kawasan ini merupakan salah satu blok hutan dataran rendah terakhir di Sumatera. Hutan ini menjadi rumah bagi hampir 3 persen mamalia dunia serta lebih dari 4.000 spesies tumbuhan.
Jejak Sawit dan Resistensi Warga terhadap Relokasi
Sebagian besar deforestasi di TNTN berasal dari konversi untuk perkebunan sawit. Sebuah laporan tahun 2013 mengungkap bahwa dua perusahaan sawit terbesar dunia membeli tandan buah segar (TBS) yang ditanam di dalam kawasan taman nasional. Pada 2018, pemerintah mencatat lebih dari 150 perkebunan sawit berada di dalam kawasan TNTN, dan hampir 100 lainnya berdiri di konsesi yang berbatasan langsung dengan taman.
Harga minyak sawit yang kembali naik stabil pada 2024 mendorong pembukaan lahan baru. Pergerakan ini terbaca jelas dari citra satelit Planet Labs yang menampilkan jalan-jalan berkelok yang membelah hutan tersisa. Diketahui bahwa harga tersebut mencapai titik tertinggi dalam 2,5 tahun terakhir.
Di sisi lain, pemerintah menargetkan pemulihan melalui rehabilitasi padat karya, restorasi ekosistem, dan penegakan hukum. Di lapangan, proses dimulai dengan pemasangan portal, pembangunan pos penjagaan, serta penempatan 380 personel di 13 titik. Tindakan berikutnya mencakup pembongkaran pondok, perusakan akses jalan ilegal, pembuatan parit batas, hingga penghentian pembukaan lahan baru.
Penertiban ini menyentuh tujuh desa dengan sekitar 50 ribu jiwa, sementara 15.000 orang tercatat tinggal di dalam kawasan TNTN, hanya 10% yang merupakan penduduk asli. Warga diminta pindah dalam waktu tiga bulan. Namun, penolakan mencuat di berbagai titik.
Dari total 1.805 sertifikat hak milik (SHM) yang terbit di dalam kawasan, ATR/BPN menemukan penyimpangan. “Lebih banyak sertifikatnya itu terbit karena kelalaian. Saya enggak mau sebut kelalaian siapa, tapi yang jelas ada yang salah,” ujar Menteri ATR/BPN Nusron Wahid pada 26 November 2025, dilansir dari Tirto.id. Setidaknya, hingga akhir November 2025, 1.040 sertifikat telah dibatalkan.
Restorasi untuk Gajah Domang dan Satwa Lainnya
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan proses pemulihan terus berlangsung. “Kita terus bekerja untuk memastikan Domang dan kawan-kawan rumahnya tidak diganggu dan mereka bisa hidup di alam bebas,” ujarnya pada 28 November 2025, dikutip dari Bicaraindonesia.id.
Tahap awal restorasi akan difokuskan pada 31 ribu hektare, lalu diperluas bertahap hingga 80 ribu hektare, mengikuti ketentuan SK terbaru. Sebanyak 394 KK direncanakan direlokasi pada Desember 2025 menuju lokasi yang telah disiapkan pemerintah.
TNTN merupakan habitat penting gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) karena populasi terbesar kedua di Pulau Sumatera berada di Riau. Namun, antara 2015–2020, 24 gajah ditemukan mati di TNTN dan kawasan lindung lain akibat tembakan, jerat, racun, dan konflik lain. Para ahli memperingatkan bila tren ini tak berubah, populasi gajah liar sebanyak kurang dari seribu ekor yang tersisa dapat mencapai titik kritis dalam waktu kurang dari satu dekade.
