Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi meluncurkan Manual Pengukuran Karbon Biru Lamun sebagai pedoman teknis nasional untuk mengukur cadangan karbon pada ekosistem padang lamun di wilayah pesisir Indonesia. Peluncuran manual ini menjadi tonggak penting dalam upaya standardisasi metode pengukuran karbon biru, terutama pada ekosistem lamun yang selama ini belum memiliki acuan teknis nasional yang seragam. Dengan adanya pedoman ini, proses pengumpulan dan analisis data diharapkan mampu menghasilkan informasi yang konsisten antarwilayah serta memungkinkan keterbandingan hasil pengukuran lintas lokasi sehingga membentuk basis data karbon biru yang kuat dan terintegrasi secara spasial.
Dilansir dari TechnologyIndonesia.id, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Koswara menegaskan bahwa manual tersebut merupakan langkah strategis untuk membangun tata kelola karbon biru yang kredibel dan berbasis sains. Ia menekankan bahwa data karbon biru yang terukur, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi prasyarat utama agar Indonesia dapat berperan lebih besar dalam mitigasi perubahan iklim global, termasuk dalam skema perdagangan karbon internasional. Dalam perspektif geospasial, keandalan data ini sangat ditentukan oleh ketepatan penentuan lokasi, kejelasan delineasi padang lamun, serta integrasi antara data lapangan dan peta tematik pesisir yang akurat.
Pentingnya pedoman ini makin terlihat jika dikaitkan dengan potensi ekosistem lamun Indonesia yang sangat besar. Indonesia memiliki kekayaan biodiversitas lamun yang signifikan, dengan 15 spesies lamun dari sekitar 60 spesies yang ada di dunia hidup di perairan nasional. Spesies seperti Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii, Cymodocea rotundata, dan Cymodocea serrulata tersebar luas di perairan dangkal pesisir. Secara geospasial, sebaran padang lamun tersebut membentuk kantong-kantong penyimpanan karbon yang efisien, terutama pada sedimen yang mampu mengunci karbon dalam jangka waktu yang sangat panjang. Meski hanya menutupi sebagian kecil dasar laut, kontribusi padang lamun terhadap cadangan karbon laut dangkal secara global tergolong signifikan.
Namun, besarnya potensi tersebut dihadapkan pada berbagai ancaman. Banyak wilayah padang lamun di Indonesia mengalami degradasi akibat tekanan antropogenik, seperti alih fungsi kawasan pesisir, pencemaran, serta praktik perikanan yang merusak. Analisis perubahan tutupan berbasis citra satelit dan survei spasial menunjukkan adanya tren penurunan luasan dan kualitas padang lamun di sejumlah daerah. Kerusakan ini tidak hanya menghilangkan fungsi ekologis lamun sebagai habitat dan penyangga pesisir, tetapi juga meningkatkan risiko pelepasan kembali karbon yang tersimpan di sedimen ke atmosfer sehingga berpotensi menghambat pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca.
Dalam rangka memperkuat kebijakan iklim nasional, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi strategis yang menempatkan ekosistem lamun sebagai aset penting dalam skema nilai ekonomi karbon berbasis konservasi dan restorasi. Meski kerangka regulasi telah tersedia, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama terkait perbedaan metode pengukuran, keterbatasan kapasitas teknis, serta belum meratanya ketersediaan data biofisik spasial yang terstandar secara nasional.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Direktur Konservasi Ekosistem, Firdaus Agung, menjelaskan bahwa Manual Pengukuran Karbon Biru Lamun disusun sebagai panduan terintegrasi yang mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan survei, pengambilan sampel lapangan, analisis laboratorium, hingga pelaporan dan manajemen data spasial. Manual ini disusun melalui kolaborasi antara peneliti, akademisi, dan praktisi konservasi pesisir. Penerapannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas inventarisasi karbon biru, memperkuat posisi Indonesia dalam mekanisme karbon global, serta membuka peluang investasi konservasi yang berbasis pada data geospasial yang andal dan berkelanjutan.
