Penggunaan drone atau pesawat tanpa awak kini menjadi bagian penting dalam proses pemetaan wilayah, terutama di daerah terpencil Indonesia yang memiliki tantangan geografis signifikan. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan banyaknya wilayah yang belum terpetakan secara akurat, kehadiran drone membuka jalan bagi efisiensi, kecepatan, dan akurasi dalam survei geospasial.
Drone tidak hanya memungkinkan pengumpulan data visual dan spasial dalam waktu singkat, tetapi juga mampu menjangkau lokasi yang sebelumnya sulit atau bahkan tidak dapat diakses oleh manusia. Hal ini membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk pertanahan, kehutanan, tata ruang, dan pembangunan infrastruktur.
Teknologi drone telah berhasil memangkas waktu dan biaya pemetaan secara drastis. Sebelum kehadiran drone, survei topografi dan pemetaan wilayah biasanya dilakukan dengan metode konvensional, seperti menggunakan total station, GPS handheld, atau citra satelit. Metode-metode ini membutuhkan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, terutama jika wilayah yang dipetakan memiliki medan sulit. Kini, dengan drone berteknologi tinggi yang dilengkapi kamera resolusi tinggi dan sensor geospasial, pemetaan dapat diselesaikan dalam hitungan hari.
Menurut TechnoGIS Indonesia, pemetaan menggunakan drone bisa memangkas biaya hingga 50%. Selain itu, efisiensi waktu meningkat hingga 70%, terutama di area yang sulit dijangkau seperti pegunungan atau pulau-pulau kecil.
Aksesibilitas Wilayah Terpencil yang Lebih Mudah
Salah satu keunggulan utama drone adalah kemampuannya untuk menjangkau wilayah terpencil dan ekstrem. Indonesia memiliki banyak daerah yang hanya bisa dicapai melalui jalur udara atau laut, dan itu pun dengan keterbatasan besar. Dengan drone, survei bisa dilakukan tanpa perlu mengirim tim secara langsung ke lokasi, yang sering kali berbahaya dan memakan biaya besar. Drone mampu terbang di atas area perbukitan, hutan lebat, atau lembah sempit untuk merekam data topografi dan visual dengan akurasi tinggi. Penggunaan drone dalam survei topografi area terpencil sangat efektif dalam menghasilkan peta digital dan model kontur tanah yang presisi, bahkan di lokasi yang sebelumnya dianggap tidak layak survei.
Salah satu aplikasi utama drone dalam konteks nasional adalah mendukung program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dicanangkan pemerintah Indonesia. Program ini menargetkan pendaftaran 126 juta bidang tanah pada 2025. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, teknologi drone digunakan untuk mempercepat proses pengumpulan data dan pemetaan bidang tanah. Terra Drone Indonesia, salah satu perusahaan penyedia layanan drone terkemuka, telah melakukan pemetaan lebih dari 70.000 hektar di beberapa wilayah, seperti Kepulauan Meranti, Nagan Raya, dan Kabupaten Bandung Barat. Dilansir dari Warta Ekonomi, mereka menggunakan drone dengan sistem GNSS PPK dan kamera non-metrik untuk menghasilkan foto udara berskala 1:1.000 dan 1:5.000, sesuai dengan karakteristik wilayah.
Selain citra visual, drone kini juga dibekali teknologi LiDAR (light detection and ranging), yang mampu memetakan kontur permukaan tanah meskipun tertutup oleh vegetasi lebat. Teknologi ini sangat berguna untuk pemetaan hutan, konservasi, dan perencanaan pembangunan di daerah yang memiliki tutupan lahan tinggi. Teknologi pemetaan LiDAR tersebut mencakup digital terrain model (DTM), digital surface model (DSM), dan ortofoto yang sangat akurat, bahkan untuk digunakan dalam perencanaan skala besar.
Kontribusi terhadap Kebijakan Satu Peta
Kebijakan Satu Peta yang dicanangkan pemerintah bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh data peta tematik dari berbagai kementerian dan lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengambilan kebijakan. Teknologi drone memegang peran vital dalam pengumpulan data geospasial terbaru yang kemudian menjadi referensi utama dalam kebijakan ini. Melalui pemetaan drone , informasi spasial menjadi lebih akurat dan dapat diperbarui secara berkala. Hal ini penting untuk mendukung perencanaan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam, dan program pembangunan infrastruktur nasional secara terpadu.
Baca juga: Implikasi Kebijakan Satu Peta untuk Pembangunan Nasional
Meski menjanjikan, pemanfaatan drone masih menghadapi beberapa tantangan. Regulasi penerbangan drone di Indonesia masih cukup ketat, terutama untuk drone yang beroperasi di atas 150 meter atau di sekitar wilayah sensitif. Di sisi lain, masih banyak SDM yang belum memiliki keterampilan teknis dalam pengoperasian dan analisis data drone.
Infrastruktur pendukung, seperti jaringan internet dan pusat pemrosesan data, juga masih terbatas di beberapa daerah. Namun demikian, prospek ke depan sangat cerah. Dengan dukungan pemerintah, kemajuan teknologi, serta kolaborasi antara akademisi, sektor swasta, dan masyarakat, drone akan menjadi komponen kunci dalam membangun sistem informasi geospasial yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan di Indonesia.
