Aktivitas vulkanik Semeru terus berlangsung sejak erupsi Rabu, 19 November 2025. Upaya pemantauan spasial kini menjadi kunci untuk memahami perubahan lanskap di lereng gunung. Untuk menjawab kebutuhan data yang lebih presisi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengerahkan teknologi pemetaan udara berbasis drone, termasuk kamera termal, guna menilai ulang kawasan rawan bencana yang terus berubah akibat erupsi Semeru.
Pemetaan ulang kawasan rawan bencana (KRB) ini dilakukan bekerja sama dengan Asosiasi Pilot Drone Indonesia (APDI). Teknologi drone dipilih karena mampu menembus area yang sulit dijangkau tim darat, sekaligus memberikan visualisasi detail mengenai jalur material vulkanik, khususnya di wilayah permukiman yang paling sering terpapar awan panas.
“Pemetaan udara kawasan terdampak erupsi menjadi fokus utama yang akan dilakukan pihak kami,” ujar R. N. Hamisena, Divisi Mitigasi dan Emergency Response APDI, Minggu, 23 November 2025, dikutip dari beritajatim.com.
Dengan perangkat kamera termal, tim dapat mendeteksi pergerakan panas material vulkanik secara real time dan mengidentifikasi jalur-jalur baru yang tidak terlihat secara kasatmata. Hasil pemotretan udara ini kemudian dibandingkan dengan citra sebelum erupsi untuk melihat perubahan ruang secara jelas. “Yang pasti nanti dari peta udara tersebut akan di-compare dari sebelum ataupun sesudah kejadian untuk mengetahui citranya seperti apa,” tambah Hamisena. Data spasial yang dihasilkan diharapkan memperkuat akurasi analisis risiko sehingga pemerintah dapat merancang mitigasi yang lebih tepat sasaran.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, menegaskan bahwa pemetaan terbaru menjadi sangat krusial mengingat pola ancaman Semeru kerap berubah. “Ini penting sekali (pemetaan), dengan adanya pola perubahan, mungkin nanti PVMBG bisa menjelaskan lagi kawasan rawan yang setelah dideleniasi kejadian beberapa tahun ini,” katanya.
Perubahan KRB Semeru memang bukan fenomena baru. Sejak 1996, luas kawasannya meningkat dari 72,16 hektare menjadi 80,43 hektare pada 2021. Erupsi pada 19 November 2025 kembali memperlihatkan risiko meluas, terutama di Kecamatan Candipuro dan Pronojiwo yang terdampak awan panas dan banjir lahar. Oleh karena itu, pemetaan spasial terbaru juga menjadi dasar untuk memastikan aktivitas manusia tidak kembali mengisi area berbahaya. “Tentu yang jelas tugas kami adalah untuk memastikan bahwa masyarakat yang ada di sekitar dinyatakan rawan itu tidak dilakukan budi daya ataupun pemukiman permanen,” ungkap Raditya.
Melalui pemetaan udara berbasis drone, BNPB berharap dapat membaca ulang perilaku Semeru dan menyediakan data yang lebih kaya bagi para pengambil kebijakan. Dengan landscape vulkanik yang terus berubah, teknologi pemantauan spasial menjadi alat penting tidak hanya untuk peringatan dini, tetapi juga untuk keselamatan jangka panjang masyarakat di lereng gunung.
