BIG Resmi Luncurkan JDIH Berbasis AI untuk Percepat Akses Informasi Hukum

Menariknya, sistem ini lahir dari karya mandiri pegawai BIG. Dengan semangat inovasi dan gotong royong, mereka membangun solusi digital yang membuktikan BIG bukan hanya pengguna teknologi, melainkan juga pencipta solusi bagi instansi pemerintah. Inovasi ini memperlihatkan bagaimana kapasitas internal dapat menjawab kebutuhan hukum lintas sektor, mulai dari tata kelola geospasial hingga pelayanan publik digital.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Viada Hafid, yang hadir dalam acara tersebut menegaskan pentingnya pencatatan hukum. Menurutnya, pengetahuan yang terdokumentasikan adalah fondasi peradaban, karena tanpa catatan, hukum kehilangan arah dan negara kehilangan pijakan.

Pemanfaatan AI dalam JDIH dinilai relevan dengan perkembangan zaman, melengkapi langkah serupa di berbagai kementerian, seperti deteksi berita palsu, radiologi kesehatan, hingga chatbot perpajakan. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan regulasi Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional agar pemanfaatan teknologi ini memiliki dasar hukum yang jelas.

Dengan peluncuran sistem baru ini, BIG meneguhkan komitmennya dalam menghadirkan layanan hukum yang modern, cerdas, dan berdampak nyata bagi masyarakat serta pemangku kepentingan nasional. Integrasi hukum dan geospasial melalui JDIH berbasis AI memperlihatkan bahwa kepastian hukum dan peta pembangunan dapat berjalan beriringan, menopang tata kelola pemerintahan yang makin responsif di era digital.