Peta administrasi Pulau Sumatera harus ditulis ulang setelah banjir dan tanah longsor besar menyapu bersih 29 desa. Pemerintah kini menghadapi kenyataan pahit bahwa puluhan wilayah tersebut tidak lagi memiliki jejak fisik akibat hantaman bencana yang terjadi pada akhir November lalu.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memaparkan realitas kelam ini dalam rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/2/2026). Di hadapan Pimpinan DPR RI, Tito menjelaskan bahwa puluhan desa tersebut benar-benar hilang karena faktor alam yang sangat destruktif.

"Jadi, ada desa yang hilang 29 karena terbawa longsor atau terkena banjir," kata Tito di hadapan para anggota Dewan, sebagaimana dikutip oleh KOMPAS.com.

Jejak yang Terhapus di Aceh dan Sumatera Utara

Aceh menjadi wilayah yang paling menderita dalam tragedi ini. Tanah longsor dan luapan air yang masif melumat 21 desa di Bumi Serambi Makkah, terutama di kawasan yang memiliki topografi rawan.

"Di Aceh paling banyak yaitu 21 desa kampung hilang, di Aceh Tamiang, Nagan Raya, dan Gayo Lues," ujar Tito.

Situasi serupa terjadi di Sumatera Utara. Sebanyak delapan desa dilaporkan lenyap ditelan bencana, dengan titik kerusakan paling parah berada di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. "Sumatera Utara ada delapan desa yang hilang, khususnya di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah," tambah Tito. Sementara itu, wilayah Sumatera Barat dilaporkan tidak kehilangan unit administratif desa meskipun dampak kerusakannya tetap signifikan.

Hilangnya desa-desa ini menciptakan kebuntuan administratif yang harus segera diurai oleh Kemendagri. Pemerintah kini tengah menimbang opsi yang paling logis untuk masa depan desa yang sudah tidak berbekas tersebut.

Persoalan ini bukan hanya tentang memindahkan penduduk ke lokasi baru, tetapi juga mengenai status hukum dan hak kelola pemerintahan desa dalam sistem negara. "Ini juga perlu penyelesaian relokasi dan juga administrasi pemerintahan desa artinya, karena desa yang hilang itu nanti apa kita kan bangun kembali atau dihilangkan dalam administrasi pemerintahan," ujar Tito.

Di balik hilangnya desa-desa tersebut, angka kematian tercatat mencapai 1.205 orang dan 139 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Gelombang pengungsi yang awalnya mencapai lebih dari 2 juta jiwa kini telah menyusut drastis menjadi sekitar 12.000 orang seiring dengan dimulainya fase pemulihan.

Pemerintah juga memaparkan progres pemulihan fungsional di tiga provinsi tersebut:

• Sumatera Barat: Sebanyak 13 dari 16 wilayah terdampak telah kembali normal (81 persen). Namun, Kabupaten Agam dan Padang Pariaman masih memerlukan perhatian khusus.
• Sumatera Utara: Dari 18 wilayah terdampak, 15 di antaranya (83 persen) sudah berfungsi normal. Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara masih menjadi fokus utama pemulihan.
• Aceh: Baru 56 persen atau 10 dari 18 wilayah terdampak yang dinyatakan normal. Tujuh kabupaten lainnya masih dalam kategori atensi khusus karena beratnya tingkat kerusakan.

Indikator pemulihan ini mencakup kembali berjalannya layanan pendidikan, kesehatan, akses jalan, hingga normalisasi aliran sungai yang sebelumnya tersumbat material bencana. Tragedi ini menegaskan bahwa bencana bukan hanya merusak wilayah, tetapi juga mengubah peta dan tata kelola pemerintahan secara permanen.