Cakupan imunisasi di Indonesia menghadapi tantangan besar meski layanan ini tersedia secara cuma-cuma di berbagai fasilitas kesehatan. Data terkini menunjukkan hanya 35,8% anak usia 12 hingga 23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap, sebuah angka yang mencatat penurunan dibandingkan capaian pada tahun 2018.

Kondisi ini menempatkan Indonesia dalam sorotan global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2024 mencatat bahwa Indonesia masuk dalam daftar 10 negara dengan jumlah anak yang tidak mendapatkan imunisasi memadai paling banyak di dunia.

Faktor Penghambat: Geografi dan Distribusi Tenaga Medis

Rendahnya cakupan imunisasi dipicu oleh akumulasi berbagai persoalan di lapangan. Kesenjangan geografis dan ketimpangan distribusi tenaga kesehatan menjadi kendala utama bagi masyarakat di wilayah terpencil. Selain itu, jarak tempuh yang jauh menuju fasilitas kesehatan sering kali mengakibatkan keterlambatan jadwal imunisasi bagi balita.

Faktor non-teknis, seperti persepsi negatif masyarakat terhadap vaksin, turut memperkeruh situasi. Hal ini menuntut adanya pemahaman mendalam mengenai hambatan akses serta faktor-faktor yang memengaruhi perilaku masyarakat di setiap populasi.

Tim peneliti dari Universitas Airlangga (UNAIR), yang dipimpin oleh Erni Astutik, melakukan kajian mendalam di Provinsi Aceh. Wilayah ini teridentifikasi sebagai salah satu daerah dengan capaian terendah secara nasional. Pada tahun 2023, cakupan Universal Child Immunization (UCI) di Aceh hanya menyentuh angka 3,9%.

Dalam studinya, tim peneliti menggunakan analisis spasial untuk mendukung perencanaan mikro (microplanning) agar lebih tepat sasaran. Berdasarkan analisis di wilayah berisiko tinggi, terdapat temuan menarik mengenai angka cakupan di titik-titik studi tersebut.

"Kami menemukan bahwa rata-rata cakupan UCI mencapai 24.18% dan cakupan imunisasi dasar lengkap mencapai 55.85%," ujar Erni dalam keterangan tertulis.

Penelitian tersebut mengungkap bahwa kabupaten dengan cakupan imunisasi yang rendah umumnya memiliki masalah klasik:

• Keterbatasan sumber daya manusia (SDM): Jumlah tenaga kesehatan tidak sebanding dengan luas wilayah.
• Fasilitas kesehatan yang tidak memadai: Kurangnya sarana pendukung operasional imunisasi.
• Populasi berisiko tinggi: Proporsi penduduk yang sulit dijangkau sangat dominan.

Solusi Teknologi Geospasial untuk Perencanaan Mikro

Tim peneliti menyadari bahwa masalah geografis adalah tantangan krusial sehingga mereka memperkenalkan penggunaan teknologi sistem informasi geografis (SIG). Teknologi ini digunakan untuk memetakan wilayah secara visual agar distribusi logistik dan titik rawan bisa diidentifikasi dengan lebih akurat.

Selain riset, tim UNAIR juga melakukan pelatihan bagi petugas di lapangan. Hasilnya, terjadi peningkatan pengetahuan peserta mengenai penyusunan rencana kerja yang lebih sistematis. Dilansir dari laman resmi UNAIR, peserta melaporkan bahwa penggunaan teknologi spasial jauh lebih praktis dalam mengidentifikasi wilayah berisiko tinggi dibandingkan metode manual.

Optimalisasi data berbasis lokasi ini diharapkan menjadi standar baru dalam perencanaan imunisasi nasional. Dengan pemetaan yang akurat, hambatan akses fisik akibat kondisi geografis dapat diantisipasi lebih dini demi mencapai target cakupan yang merata di seluruh pelosok Indonesia.