Setelah sebelumnya kebijakan work from home (WFH) dan work from anywhere (WFA) diberlakukan bagi sektor pemerintahan, aparatur sipil negara (ASN), dan sektor swasta sebagai langkah penghematan energi, kini kebijakan serupa mulai merambah sektor pendidikan tinggi. Tempo melaporkan bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) resmi menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara terbatas di perguruan tinggi melalui Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026. Kebijakan ini secara khusus menyasar mahasiswa semester lima ke atas serta program pascasarjana, sementara mahasiswa semester awal tetap diprioritaskan mengikuti perkuliahan tatap muka.
Baca juga: Setelah ASN, Kini Pemerintah Imbau Sektor Swasta untuk WFH demi Menjaga Ketahanan Energi
Kemdiktisaintek menegaskan bahwa tidak semua mata kuliah dapat dialihkan ke format daring. Mata kuliah yang memerlukan interaksi ruang fisik, seperti praktikum laboratorium, studio, bengkel kerja, klinik, maupun praktik lapangan, tetap wajib dilaksanakan secara luring. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyatakan bahwa mata kuliah intensif, seperti perhitungan kompleks, penurunan rumus, dan praktikum, membutuhkan interaksi langsung agar capaian pembelajaran tetap terjaga.
Surat edaran tersebut juga mengatur pola kerja pegawai dan dosen. Pegawai di lingkungan kementerian, LLDikti, serta perguruan tinggi diwajibkan bekerja dari kantor pada Senin hingga Kamis, sementara Jumat diterapkan WFH. Khusus dosen, penjadwalan disesuaikan dengan kebutuhan perkuliahan agar pelaksanaan tridarma perguruan tinggi tetap berjalan optimal. Langkah ini dinilai sebagai bentuk adaptasi spasial kelembagaan yang menyeimbangkan efisiensi energi dengan kualitas layanan pendidikan tinggi.
Kebijakan ini dapat dipahami sebagai strategi untuk mengurangi mobilitas spasial di kawasan perkotaan yang memiliki konsentrasi kampus tinggi, seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan kota-kota pendidikan lainnya. Dengan berkurangnya perjalanan mahasiswa dan dosen menuju kampus, tekanan terhadap jaringan transportasi, konsumsi bahan bakar, serta kepadatan lalu lintas di koridor pendidikan diperkirakan menurun signifikan. Pendekatan ini juga membantu pemerintah memetakan wilayah dengan intensitas mobilitas akademik tinggi yang berkontribusi pada konsumsi energi nasional.
