Indonesia sebagai negara kepulauan dengan dinamika geologi dan ekologi yang kompleks menghadapi risiko bencana yang terus berulang dan tersebar tidak merata secara spasial. Bencana tidak hanya dipahami sebagai peristiwa alam, tetapi juga sebagai hasil interaksi antara kerentanan wilayah, kepadatan penduduk, perubahan tata guna lahan, serta degradasi lingkungan yang berlangsung dalam kurun waktu panjang. 

Oleh karena itu, mitigasi tidak cukup bertumpu pada pendekatan teknis, tetapi memerlukan integrasi dimensi sosial, spiritual, dan partisipatif agar mampu membangun ketahanan wilayah secara berkelanjutan. Pendekatan ini mengemuka dalam “Weekly Webinar Series – Update Sumatera ke-8” yang diselenggarakan Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang menekankan pentingnya resiliensi, ekoteologi, dan citizen science sebagai kerangka terpadu pascabencana.

Dalam forum tersebut ditegaskan bahwa ekoteologi merupakan fondasi moral dalam mitigasi dan pemulihan bencana. Kesadaran bahwa alam adalah ciptaan Tuhan yang harus dijaga melalui prinsip keseimbangan dan keadilan menempatkan manusia sebagai penjaga harmoni ekologis sehingga mitigasi bencana menjadi tanggung jawab etis dan spiritual. 

Prinsip keseimbangan atau mizan tercermin dalam tata ruang yang adil, tidak menempatkan kelompok rentan di zona berisiko tinggi, seperti daerah rawan banjir, lereng curam, atau kawasan pesisir terabrasi. Pemulihan pascabencana juga harus bersifat holistik; trauma dipahami bukan hanya sebagai luka fisik dan psikis manusia, melainkan juga sebagai kerusakan ekosistem. Oleh sebab itu, restorasi hutan, rehabilitasi daerah aliran sungai, serta penguatan praktik sosial-keagamaan berbasis komunitas menjadi bagian dari penyembuhan kolektif yang terpetakan secara spasial berdasarkan tingkat kerusakan lingkungan.

Lebih jauh, ditegaskan bahwa kearifan lokal, tradisi lisan, dan sistem tanda alam sering kali lebih efektif dalam menggerakkan respons cepat dibandingkan sistem formal yang kaku. Ketika pengetahuan lokal diintegrasikan dengan teknologi pemetaan modern dan sistem informasi geografis, sistem peringatan dini menjadi lebih relevan secara sosial dan lebih diterima masyarakat. 

Konsep citizen science membuka ruang demokratisasi data kebencanaan; warga diposisikan sebagai subjek pengamat lingkungan, pengumpul data berbasis lokasi, sekaligus aktor utama mitigasi risiko. Efektivitas mitigasi tercapai ketika pengetahuan yang diproduksi melalui riset ilmiah dan partisipasi warga mampu berubah menjadi perilaku kolektif yang konsisten.