Kementerian ATR/BPN bersama pelaku usaha geospasial mulai membangun arah baru komersialisasi Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang (IGT-PR) melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Ditjen SPPR pada Kamis 4 Desember 2025. Langkah ini menggambarkan urgensi data geospasial sebagai bahan baku utama analisis ruang, perencanaan pembangunan, serta validasi legalitas lahan di tengah percepatan ekonomi berbasis ruang.
Diskusi dibuka oleh Kepala Subdirektorat Layanan IGT Multiguna, Royger Maniur Simanjuntak, yang menegaskan bahwa IGT-PR merupakan fondasi strategis bagi sektor publik maupun privat. Ia menyampaikan bahwa data tersebut menjadi pilar bagi penyediaan peta derivatif, analisis ruang, dan pengambilan keputusan spasial. Menurutnya, disintegrasi sistem dan terbatasnya akses publik masih menjadi hambatan terbesar yang membuat proses analisis berjalan lambat dan berpotensi menahan laju investasi.
Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Ekonomi Pertanahan, Dedy Noor Cahyanto, menekankan bahwa skema komersialisasi harus disusun melalui pendekatan teknis, ekonomi, hukum, sosial, dan lingkungan. Ia menyampaikan bahwa pemerintah sudah memiliki kerangka, sementara masukan industri dibutuhkan untuk memastikan model eksekusi tepat sasaran.
Dalam sesi diskusi, perwakilan dari ID Survey, MAPID, Terralogiq, BVT, Esri Indonesia, hingga Geo Inovasi Nusantara menyampaikan kebutuhan mendesak terhadap data yang cepat diakses, akurat, terstandardisasi, dan tersedia melalui satu pintu. Mereka menilai proses pengambilan data yang tersebar di berbagai unit sering menghambat kegiatan investasi, terutama karena peta bidang tanah dan informasi kepemilikan menjadi komponen paling kritis dalam penilaian lokasi, validasi aset, serta proses due diligence.
Berbagai sektor, seperti logistik, finansial, investasi, dan retail, juga menekankan perlunya integrasi data pendukung untuk memperkaya analisis spasial, termasuk foot traffic, intensitas aktivitas ekonomi, pola transaksi, hingga prediksi permintaan wilayah. Perusahaan seperti MAPID dan Terralogiq menyampaikan bahwa klien mereka membutuhkan data yang dapat digabungkan dengan data internal untuk simulasi risiko, pemodelan lokasi, penentuan titik warehouse, ataupun analisis ekspansi pasar.
Para mitra juga mengusulkan fleksibilitas skema transaksi, baik per bidang, per permintaan, maupun paket layanan, selama akurasi dan pembaruan data dijamin secara berkala. Untuk menutup diskusi, Royger menyampaikan bahwa ATR/BPN akan melakukan standardisasi produk IGT prioritas dan meningkatkan kualitas data untuk mendukung analisis lanjutan. FGD ini menjadi tahap strategis sebelum pembahasan teknis mendalam pada akhir Januari 2026, sekaligus mengawali upaya menuju ekosistem data pertanahan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan industri.
