Krisis iklim kini menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi Indonesia. Dampaknya tidak lagi terbatas pada persoalan lingkungan, tetapi telah merambah ke berbagai sektor strategis, mulai dari produksi, distribusi, hingga ketahanan pangan nasional. Perubahan pola cuaca, peningkatan suhu ekstrem, serta intensitas bencana hidrometeorologi membuat banyak wilayah produksi mengalami tekanan yang makin besar. Kawasan sentra pertanian, daerah rawan banjir dan longsor, wilayah pesisir yang terancam kenaikan muka air laut, hingga lahan tadah hujan yang sangat bergantung pada pola musim kini berada dalam kondisi rentan. Situasi ini menunjukkan bahwa krisis iklim telah berkembang menjadi persoalan ekonomi yang memiliki dampak luas terhadap keberlangsungan pembangunan nasional.
Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan BRIN, Yudhistira Nugraha, menjelaskan bahwa potensi kerugian ekonomi makro akibat krisis iklim mencapai Rp112,2 triliun atau sekitar 0,5 persen dari total PDB Indonesia pada 2024. Sementara itu, dampak ekonomi khusus di sektor pangan diperkirakan setara 0,18 hingga 1,26 persen dari PDB.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa perubahan iklim telah memberikan tekanan serius terhadap fondasi ekonomi nasional, terutama pada sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Di sisi lain, kerugian tahunan akibat bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor yang dipicu perubahan iklim, juga diperkirakan mencapai Rp50 triliun. Besarnya nilai kerugian ini menegaskan bahwa krisis iklim bukan lagi ancaman jangka panjang, melainkan realitas yang sedang dihadapi saat ini.
Sentra produksi pangan di Pulau Jawa, Sumatera, dan sebagian Sulawesi menjadi kawasan yang paling rentan terhadap dampak tersebut. BRIN memaparkan bahwa gangguan terhadap ketersediaan pangan terdiri atas 40 persen gagal panen langsung, 25 persen gangguan distribusi, 20 persen kerusakan infrastruktur, dan 15 persen pergeseran musim tanam.
Kondisi ini membuat rantai pasok pangan nasional terganggu dari hulu hingga hilir. Tanaman menghadapi tekanan panas ekstrem pada siang hari yang berujung pada penurunan produktivitas dan kualitas hasil panen. Selain itu, ancaman tidak langsung, seperti salinitas akibat kenaikan muka air laut, kekeringan, banjir, serta ledakan populasi hama dan penyakit makin memperluas wilayah terdampak.
Fenomena El Nino menjadi salah satu indikator paling nyata dari dampak perubahan iklim di Indonesia. Dalam rentang 2002 hingga 2016, El Nino menyebabkan penurunan produksi padi nasional secara signifikan. Luas sawah yang terdampak kekeringan berkisar antara 450 ribu hingga 800 ribu hektare, sementara penurunan hasil panen mencapai 100 ribu ton hingga 1,7 juta ton, tergantung intensitasnya.
Sebagai respons, BRIN mendorong adaptasi dan mitigasi berbasis wilayah melalui varietas tahan iklim, pengelolaan air, diversifikasi pangan lokal, serta integrasi peta risiko ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, krisis iklim harus dipandang sebagai tantangan spasial-ekonomi yang menuntut kebijakan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor.
