Lonjakan harga minyak dunia akibat eskalasi konflik di Timur Tengah mulai mengancam ketahanan energi nasional hingga ke level daerah. Sejak akhir Februari 2026, penutupan Selat Hormuz sebagai jalur krusial bagi 20 persen pasokan minyak global telah memicu guncangan pasar yang hebat. Harga minyak mentah dunia melesat melampaui 100 dolar AS per barel, bahkan terdapat proyeksi ekstrem yang bisa menyentuh angka 200 dolar AS, mengulang kelamnya krisis energi tahun 1970-an.

Kenaikan harga ini memberikan tekanan ganda bagi Indonesia yang kini berstatus sebagai net importir energi. Dilansir dari Harianbasis.co, sekitar 25 persen kebutuhan minyak mentah dan 30 persen LPG dalam negeri masih bergantung pada pasokan dari kawasan Timur Tengah.

Kondisi tersebut membuat asumsi harga minyak dalam APBN sebesar 70 dolar AS per barel menjadi tidak relevan lagi. Pemerintah kini menghadapi pilihan sulit antara memangkas subsidi BBM yang berisiko memicu inflasi, atau mempertahankan subsidi dengan konsekuensi defisit APBN melampaui ambang batas aman 3 persen dari PDB.

Di tingkat lokal, ketahanan energi Bojonegoro disorot tajam oleh akademisi Universitas Bojonegoro (Unigoro), Fahrizal Taufiqqurrachman, SE., MSE. Ia menilai daerah penghasil migas ini belum memiliki infrastruktur hilir yang memadai untuk mengolah bahan baku secara mandiri.

“Artinya ketahanan energi kita hanya dari sisi bahan baku minyak mentah. Dalam proses produksi menjadi barang jadi kita masih kekurangan. Biaya risetnya mahal, alatnya belum siap, dan bahan bakunya terbatas,” ungkap Fahrizal pada Senin, 30 Maret 2026 dikutip dari Kabarpasti.com.

Menurutnya, pemerintah daerah saat ini masih dalam posisi menunggu kepastian kebijakan dari Kementerian ESDM terkait cadangan energi nasional. Ketidakpastian ini berimplikasi langsung pada fiskal daerah, terutama potensi pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) jika pemerintah pusat terpaksa melakukan penghematan anggaran akibat beban subsidi yang membengkak.

Fahrizal juga mencatat bahwa kebijakan seperti Work From Anywhere (WFA) maupun program Bike to Work (B2W) belum terbukti efektif menekan konsumsi energi secara signifikan tanpa mengganggu produktivitas. Sebagai gantinya, ia memprediksi akan terjadi pergeseran pola konsumsi masyarakat secara bertahap.

“Semua masih menunggu eskalasi kebijakan makroekonomi dari pemerintah pusat. Apakah pihak Pertamina akan melakukan penyesuaian harga BBM atau tidak. Jika daerah ingin melakukan efisiensi, selama tidak ekstrem dan tetap memprioritaskan pelayanan publik, itu masih bisa dilakukan,” jelasnya.

Sektor industri dan masyarakat diperkirakan mulai melirik penggunaan kendaraan berbasis listrik (EV) serta pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT). Salah satu solusinya adalah optimalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai langkah mitigasi jangka panjang terhadap ketergantungan energi fosil yang kian mahal.